Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono memuji program pemerintah Presiden Joko Widodo yang menerapkan prioritas kebijakan pembangunan di bidang kemaritiman melalui tol laut sebagai poros maritim dunia.
"Kebijakan pembangunan tol laut itu adalah langkah tepat, karena Indonesia sebagai negara maritim terbesar di dunia," kata Nono Sampono pada diskusi "Dialog Kenegaraan: Langkah Demokrasi Republik Indonesia Setelah Usia ke-74" di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu.
Menurut Nono Sampono, dengan potensi kemaritiman yang sangat besar tersebut, pemerintahan Presiden Joko Widodo periode kedua terus melanjutkan pembangunan tol laut untuk meningkatkan daya dukung daerah yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
"Saya sebagai pimpinan DPD RI, memuji program pembangunan kemaritiman. Pada pemerintahan sebelumnya, pembangunan kemaritiman ini nisbi tidak disentuh," ucapnya.
Anggota DPD RI dari provinsi kepulauan Maluku ini menjelaskan, Indonesia secara geografis adalah negara maritim, bahkan negara maritim yang terbesar di dunia, tapi pembangunan di Indonesia dengan pendekatan kontinental.
"Mengandalkan sumber daya alam (SDA) di darat sudah maksimal, sehingga kemaritiman menjadi alternatif dengan mengembangkan ekonomi kreatif. China dan Jepang, sudah membangun sektor maritim dalam menambah penghasilan negara," ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Nono juga menyinggung soal perkembangan dunia internasional yang mengarah pada bidang demokrasi, ekonomi, dan pertahanan. Karena itu, menurut Nono, pembangunan Indonesia ke depan juga harus menyesuaikan dengan perkembangan isu internasional, sehingga menjadi relevan.
Sementara itu, Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Mardani Ali Sera, mengatakan dalam pandangannya Indonesia membutuhkan minimal tiga syarat untuk maju, yakni konsolidasi demokrasi, stabilitas politik dan keamanan, serta pertumbuhan ekonomin yang berkualitas.
Menurut Mardani, pada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, pemerintah harus mampu menurunkan kesenjangan sosial melalui indeks gini rasio. "Gini rasio saat ini sudah menurun dari 0,41 menjadi 0,39. Kedepan harus diturunkan lagi sehingga terjadi pemerataan kesejahteraan di masyarakat," katanya.
Berita Terkait
Penjabat Gubernur ajak ASN ikut promosikan wisata Mamasa lewat medsos
Minggu, 17 Maret 2024 1:58 Wib
Gubernur Sulbar bantu pembangunan pesantren dan masjid di Pasangkayu
Jumat, 15 Maret 2024 2:22 Wib
Pertanian beri kontribusi 68 persen bagi pembangunan ekonomi Sulbar
Jumat, 15 Maret 2024 2:21 Wib
Pj Gubernur minta pemda bangun sinergi guna tingkatkan IPM Sulbar
Rabu, 13 Maret 2024 21:21 Wib
Pemprov Sulbar prioritaskan sektor pertanian tumbuhkan perekonomian
Jumat, 8 Maret 2024 19:51 Wib
Presiden Jokowi usulkan sejumlah tokoh pembangunan ekonomi RI dihadiahi Nobel
Kamis, 7 Maret 2024 13:13 Wib
Pemprov Sulbar siapkan lahan pembangunan depo Pertamina
Kamis, 7 Maret 2024 0:41 Wib
DLH Sulbar minta TBA tidak rusak ekosistem laut
Selasa, 5 Maret 2024 5:46 Wib