PPN Untia-BPJS Ketenagakerjaan teken MoU jaminan sosial awak kapal

id KKP RI, BPJS Ketenagakerjaan

Teken MoU jaminan sosial pekerja dalam sektor kelautan oleh Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Untia Makassar bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Wilayah Sulawesi Selatan di Kantor PPN Untia Makassar, Kamis (15/08/2019). ANTARA Foto/Nur Suhra Wardyah

Makassar (ANTARA) - Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Untia Makassar menggandeng Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Wilayah Sulawesi Selatan dalam memberikan kemudahan kepada pekerja di sektor perikanan khususnya awak kapal memperoleh jaminan sosial.

Kerja sama itu ditandai dengan teken MoU kedua belah pihak pada sosialisasi Kesadaran Hak Asasi Manusia dan Bahaya TPPO di Sektor Perikanan yang diselenggarakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama IOM Imigrasi, serta Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Pelabuhan Perintis Untia di PPN Untia, Kamis (15/8).

"Kami hadir di sini sebagai bagian komitmen pemerintah soal melindungi pekerja yang bergerak di sektor perikanan, baik mandiri maupun dalam corporate. Kita disupport oleh KKP untuk melindungi nelayan melakukan aktivitas kerja," kata Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sulawesi Maluku, Toto Suharto.

Sebagai langkah awal kerja sama, BPJS Ketenagakerjaan wilayah Sulama menawarkan kemudahan utamanya bagi awak kapal melalui iuran sebesar Rp16.800 setiap orang dengan dua jaminan sosial, yakni Jaminan Kematian (JKm) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).

Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan memiliki perpanjangan tangan yang disebut Perisai sebagai agen BPJS Ketenagakerjaan untuk membantu masyarakat dalam mengajukan kepesertaan (administrasi) maupun pengajuan klaim.

Toto menyebutkan bagi awak kapal atau pekerja yang bergerak dalam sektor perikanan yang tertimpa kecelakaan kerja maka akan memperoleh santunan berupa pengobatan hingga sembuh sesuai indikasi medis.

"Jika ada yang meninggal akibat kerja, maka untuk iuran dengan jumlah ini artinya upahnya kita ibaratkan sekitar Rp1 juta sehingga dikalikan 48 upah, maka santunan yang akan diberikan sebesar Rp48 juta untuk ahli warisnya ditambah santunan pendidikan (beasiswa) Rp12 juta," jelasnya.

Sementara bagi pekerja yang meninggal bukan akibat kerja maka ahli waris akan memperoleh santunan sebanyak Rp24 juta sebagai dana untuk keberlangsungan hidup.

"Untuk awak kapal kita sudah naungi sekitar 6.000 jiwa di Bitung dan 3.000 an jiwa di Tual karena memang dipersyaratkan pada buku pelaut harus menjadi peserta aktif asuransi," tambah Toto.

Sementara Kepala Unit SKPT Pelabuhan Perintis Untia, Andi Mannojengi mengungkapkan program KKP terkait perlindungan sosial bagi awak kapal sudah lama sebagai bentuk perlindungan termasuk untuk kapal sudah ada aturannya.

Meski demikian, memang diakui sosialisasi soal perlindungan sosial ini baru mulai digalakkan secara masif. Salah satunya dengan menggandeng BPJS Ketenagakerjaan yang dimulai dari Kota Makassar dan akan berlanjut pada enam kabupaten lainnya di Sulsel, seperti Bone, Sinjai, Selayar, Bulukumba, Takalar dan Bantaeng.

"Memang baru kita mau galakkan dan selama ini hanya mengasuransikan secara gratis untuk kapal 5 GT ke bawah. Sekarang setelah ada formula, maka kita akan wajibkan bagi kapal 10 GT hingga 30 GT untuk ikut memiliki jaminan sosial lewat BPJS Ketenagakerjaan yang iurannya hanya Rp16.800 per bulan," paparnya.

Bukan itu saja, kata Andi, pihaknya juga bertujuan mengubah pola fikir masyarakat (nelayan atau awak kapal) bahwa mendaftar asuransi ribet dan klaim susah. Padahal jaminan sosial ini dinilai memberikan perlindungan kepada pekerja saat ditimpa kecelakaan kerja.

"Untuk kesehatannya sendiri. Semua kelas 1 di BPJS dan pelayanannya sama. Itulah bagusnya BPJS, dan itu yang akan kita galakkan," katanya.

"Kenapa mulai kerja sama BPJS, karena pelabuhan itu membawahi syahbandar yang nanti akan kita dorong mengeluarkan regulasi bahwa Surat Perizinan Berlayar (SPB) tidak akan terbit jika Perjanjian Kerja Laut (PKL) tidak ada dan salah satu poin PKL itu ialah harus memiliki asuransi," tandasnya.
Pewarta :
Editor: Laode Masrafi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar