BI Sulsel dorong Pemprov buat Ranperda Ekonomi Syariah

id Ekonomi syariah,Kpw BI Sulsel Bambang Kusmiarso, Pekan Ekonomi Syariah 2019, Makassar

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulsel Bambang Kusmiarso (kiri) didampingi Kepala Grup Advisory dan Pengembangan Ekonomi BI Sulsel Endang Kurnia Saputra disela Seminar Pekan Ekonomi Syariah di Makassar, Kamis (15/08/2019). ANTARA Foto/Suriani Mappong

Makassar (ANTARA) - Potensi pengembangan ekonomi syariah di Sulawesi Selatan dinilai besar, sehingga pihak Perwakilan BI Sulsel menginisiasi dan mendorong Pemprov membuat Ranperda terkait pembinaan dan pengawasan produk halal yang merupakan bagian dari ekonomi syariah.

"Salah satu upaya mendorong pengembangan ekonomi syariah itu dengan adanya Perda, karena itu kami dorong dengan melihat sisi ekonominya," kata Kepala Kantor Perwakilan BI Sulsel Bambang Kusmiarso disela Seminar Pekan Ekonomi Syariah 2019 di Makassar, Kamis.

Dia mengatakan, menyikapi kondisi tersebut maka digelar seminar bertema “Pengembangan Ekonomi Regional Berbasis Syariah Melalui Implementasi Perda Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal” dengan menghadirkan empat pembicara yang berkompeten di bidangnya.

Pembicara seminar tersebut adalah Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Prof Ir Sukoso, Asisten Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah (DEKS) Bank Indonesia Yono Haryono, Anggota Tim Penyusunan Naskah Akademik Ranperda Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal Dr Ruslan Renggong,SH, MH dan Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulsel Anggiat Sinaga yang dipandu moderator DR Waspada Santing.

Menurut Bambang, Sulsel dengan potensinya membutuhkan komitmen semua pihak untuk mendukung dan memberikan perhatian terhadap pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

Kegiatan seminar hari ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan Pekan Ekonomi Syariah Makassar yang puncak acaranya akan dipusatkan di Trans Studio Mall, Makassar mulai 16 - 18 Agustus 2019.

Pekan Ekonomi Syariah ini juga merupakan bagian dari kegiatan yang lebih besar yaitu Festival Ekonomi Syariah 2019 (FESyar) se-KTI yang akan dilaksanakan di Banjarmasin pada tanggal 12 -14 September 2019.

Sementara tema yang diusung adalah “Mendorong Penguatan Sinergi Pelaku Usaha Syariah yang Berdampak pada Ekonomi Regional dan Provinsi” dan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) yang akan dilaksanakan di Jakarta pada bulan November 2019 dengan tema “Embracing Sharia Economics as A New Engine Towards Better and Sustainability of Growth”.

Bank Indonesia memiliki Visi “Menjadi Bank Sentral yang berkontribusi secara nyata terhadap perekonomian Indonesia dan terbaik diantara negara emerging markets” dengan salah satu misinya yaitu “Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat nasional hingga di tingkat daerah”.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulsel Bambang Kusmiarso (ketiga dari kiri) bersama para pembicara disela Seminar Pekan Ekonomi Syariah di Makassar, Kamis (15/08/2019). ANTARA Foto/Suriani Mappong


Dalam rangka mencapai Visi dan Misi tersebut, Bank Indonesia mengeluarkan dan melaksanakan kebijakan, salah satunya terkait pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dengan 3 strategi utama yaitu Penguatan Ekonomi Syariah melalui penguatan kelembagaan, infrastruktur pendukung dan halal value chain.

Sementara Penguatan Sektor Keuangan Syariah Untuk Pembiayaan serta Penguatan Riset, Asesmen dan Edukasi.

Di tingkat nasional, kebijakan Bank Indonesia tersebut merupakan bagian dari kerangka koordinasi yang disinergikan dalam wadah KNKS (Komite Nasional Keuangan Syariah) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 91 Tahun 2016 tentang Komite Nasional Keuangan Syariah.

Melalui wadah KNKS, berbagai kebijakan dan program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dari berbagai otoritas dan lembaga terkait dapat bersinergi dengan baik sehingga berbagai potensi dan peluang yang dimiliki Indonesia dapat dimanfaatkan secara optimal.
 

 
Pewarta :
Editor: Laode Masrafi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar