WALHI: Pernyataan krisis iklim perlu dilanjuti dengan sinkronisasi kebijakan

id SDM Unggul,Indonesia Maju,pidato kenegaraan,sidang tahunan mpr,nota keuangan rapbn,krisis iklim

Dikumentasi - Aksi Memerangi Krisis Iklim Sejumlah warga melakukan aksi di Jalan M H Thamrin, Jakarta.. (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc/16)

Jakarta (ANTARA) - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menilai pernyataan Presiden Joko Widodo dalam Pidato Kenegaraannya di gedung parlemen terkait krisis iklim mengancam dunia perlu ditindaklanjuti dengan melakukan sinkronisasi kebijakan.

"Kalau memang Presiden menyebutnya (isu perubahan iklim) sebagai krisis iklim, artinya Presiden paham tantangannya seperti apa. Tapi itu harus dijawab," kata Pengkampanye Keadilan Iklim dan Isu global WALHI Yuyun Harmono dihubungi di Jakarta, Jumat.

Menurut Yuyun, jawabannya tidak untuk membuka investasi besar, tetapi melakukan perlindungan hutan, serta mempercepat transisi energi fosil ke sumber-sumber bersih dan terbarukan.

"Harusnya transisinya lebih revolusioner. Sudah ada Perpres terkait percepatan industri mobil listrik yang menggunakan baterai, namun Presiden mengatakan mendorong minyak nabati hingga B100. Rasanya tidak kompatibel," ujar dia.



Harus dipahami bahwa sumber emisi terbesar di Indonesia hingga saat ini, kata  Yuyun, masih berbasis lahan. Berbagai kebijakan telah dikeluarkan pemerintah seperti moratorium kelapa sawit hingga penghentian izin baru di hutan primer dan lahan gambut untuk menekan angka deforestasi dan menurunkan emisi gas rumah kaca.

Namun, ia berharap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak malah kontradiktif dengan mendorong minyak nabati yang pengembangannya tentu berbasis lahan.

Penegasan Presiden Jokowi untuk segera menghilangkan ego sektoral sangat baik, ujar Yuyun. Namun, sinkronisasi kebijakan juga penting dilakukan sehingga transisi menuju penggunaan energi bersih terlihat jelas sehingga memang menunjukkan Indonesia juga dalam krisis iklim.

Sementara itu, Koordinator Desk Politik WALHI Khalisah Khalid menilai tawaran solusi yang disampaikan oleh Presiden tidak tepat dalam menjawab ancaman atau permasalahan besar tersebut. Tawaran mendorong ke arah pengembangan B20, B30 dan bahkan B100, justru akan semakin memperbesar tingkat ancaman terhadap krisis lahan yang dihadapi.

"Sementara kita juga akan menghadapi ancaman krisis pangan, baik akibat dampak perubahan iklim maupun konversi lahan pertanian yang semakin massif. Kedaulatan pangan hanya menjadi ilusi. Terlebih dalam pidatonya, Presiden tidak menyinggung sama sekali upaya pembenahan tata kelola sumber daya alam dan upaya perlindungan lingkungan hidup," ujar dia.



Pidato Presiden menekankan pentingnya kualitas sumber daya manusia, namun kualitas sumber daya manusia masih bertumpu pada sektor pendidikan formil dan pembangunan karakter sumber daya manusia saja. Padahal esensi kehidupan manusia ditentukan pula oleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Sebelumnya Presiden Jokowi dalam Pidato Kenegaraan dalam rangka HUT ke-74 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di depan sidang bersama DPD dan DPR di gedung parlemen mengatakan dunia yang dihuni bersama tidak selamanya mulus dan stabil. Tidak semuanya selalu pasti dan tidak selalu terduga sebelumnya.

"Krisis ekonomi melanda beberapa belahan dunia, krisis iklim mengancam dunia kerusakan lingkungan menjadi ancaman kita bersama. Oleh karena itu, sikap sigap dan waspada menghadapi ketidakpastian sangatlah penting!" kata Jokowi.

Kapasitas manusia Indonesia dalam mengelola risiko menghadapi gejolak ekonomi global, mengelola bencana yang tidak terduga harus diperkuat. Pembangunan harus sensitif terhadap berbagai risiko, infrastruktur harus disiapkan mendukung mitigasi risiko bencana. Masyarakat juga harus waspada dan sadar risiko, ujar dia.
 
Pewarta :
Editor: Suriani Mappong
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar