Bupati apresiasi Pemkab Lutim tertinggi renaksi pencegahan korupsi

id bupati lutim,thorig husler,kpk,renaksi pencegahan korupsi ,korsupgah kpk

Suasana rakor Renaksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi oleh KPK di Auditorium SaokotaE , Rumah Jabatan Wali Kota Palopo, Sulawesi Selatan (Sulsel), Kamis (15/8/2019). ANTARA Foto/HO/Diskominfo Lutim

Malili (ANTARA) - Bupati Luwu Timur (Lutim) HM Thorig Husler mengapresiasi jajaran Pemerintah Kabupaten Lutim, yang berhasil menduduki urutan pertama se-Sulsel dalam hal progres tindak lanjut Rencana Aksi (Renaksi) Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah)  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) per Agustus 2019.

"Capaian ini menunjukkan komitmen kita untuk melakukan yang terbaik atas usaha pencegahan korupsi dan menjadi motivasi untuk mendorong Kabupaten Luwu Timur menjalankan pemerintahan yang bersih," kata Husler di sela acara rapat koordinasi Renaksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi oleh KPK di Auditorium SaokotaE , Rumah Jabatan Wali Kota Palopo, Sulawesi Selatan (Sulsel), Kamis (15/8).

Bupati menambahkan, walaupun Luwu Timur tertinggi dalam capaian tindaklanjut renaksi, namun masih belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang diharapkan.

Husler berharap dengan adanya Koordinasi dan Supervisi dari Tim Korsupgah KPK agar dimanfaatkan dengan optimal untuk mengevaluasi sekaligus memperbaiki berbagai hal dari delapan intervensi yang dinilai masih belum mumpuni.

KPK RI melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) menempatkan Kabupaten Luwu Timur se-Sulsel pada urutan pertama renaksi korsupgah dengan capaian 54 persen, disusul Pemerintah Kota Makassar dan Pemerintah Kota Palopo masing-masing mencapai 53 persen, ketiga daerah tersebut termasuk zona hijau dalam hal tindak lanjut Renaksi.

Selanjutnya, Pemprov Sulsel 47 persen, Pemkab Luwu Utara 46 persen,  Pemkab Sidrap 41 persen, Pemkab Tator 38 persen,  Pemkab Maros 36 persen,  Pemkab Luwu 32 persen dan Pemkab Toraja Utara dengan capaian 28 persen.

Tim Pencegahan Korupsi KPK menggunakan delapan fokus area pemantauan untuk MCP tersebut mencakup penggunaan APBD, pengadaan barang dan jasa (PBJ), kapabilitas aparat pengawasan internal pemerintah (APIP), barang daerah, dana desa, manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), dan optimilasasi pendapatan daerah.

Kegiatan ini dipimpin Koordinator KPK Wilayah VIII H Ardiansyah Nasution dan dihadiri beberapa bupati antara lain Bupati Luwu Timur, Luwu, Luwu Utara, Tana Toraja, Toraja Utara, Sidrap dan Bupati Enrekang serta Wali Kota Palopo.
Pewarta :
Uploader: Daniel
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar