DPRD Sulbar minta masukan masalah ketenagakerjaan Kabupaten Pasangkayu

id Dprd Sulbar,masalah ketenagakerjaan,pasangkayu,a Pansus ketenagakerjaan DPRD Sulbar, Sukri

Pansus Ketenagakerjaan DPRD Sulawesi Barat meminta masukan masalah ketenagakerjaan yang ada di Kabupaten Pasangkayu, Senin(19/8). ANTARA/M Faisal Hanapi

Mamuju (ANTARA) - Panitia khusus Ketenagakerjaan DPRD Sulawesi Barat meminta masukan masalah ketenagakerjaan yang ada di Kabupaten Pasangkayu.

"Pasangkayu merupakan Kabupaten yang cukup besar kegiatan perusahaan produksinya di Provinsi Sulbar," kata Ketua Pansus ketenagakerjaan DPRD Sulbar, Sukri di Mamuju, Senin.

Ia mengatakan, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja kabupaten Pasangkayu mesti memberikan masukan terkait ketenagakerjaan kepada Pemerintah dan DPRD Sulbar.

"Sampaikan masukan dan kendala pengawasan ketenagakerjaan, yang dihadapi dan kondisistatus dari perusahaan perusahaan yang ada di Pasangkayu," katanya.

Ia mengakan, telah bertemu Wakil Bupati Pasangkayu, Muhammad Saal bersama sejumlah anggoa DPRD Sulbar membahas masalah ketenagakerjaan di Kabupaten Pasangkayu.

Sementara itu perwakilan dari serikat buruh di Kabupaten Pasangkayu mengharapkan pengawasan implementasi "outsourcing" di perusahaan.

"Jangan sampai disalahgunakan dan cenderung menjadi sistem perbudakan modern, modus pemagangan menjadi cara mendapatkan upah buruh murah," kata Herman Yunus perwakilan buruh di Pasangkayu.

Perwakilan buruh juga menolak revisi UU Nomor 13 tahun 2003, dengan kekhawatiran proses PHK yang mudah tanpa pesangon, serta legalisasi outsourcing yang semakin meluas.

Kemudian meminta pemberian ruang pada penerapan upah sektoral, yang akan tetap menjamin UMKM dapat tumbuh dengan upah yang rasional, serta menghindarkan korporasi besar lepas dari tanggung jawab.
Pewarta :
Uploader: Daniel
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar