Pj Wali Kota apresiasi persetujuan Ranperda retribusi jasa usaha

id Pj Wali Kota Makassar,Pengesahan ranperda,Retribusi jasa usaha,Rapat paripurna

Pj Wali Kota Makassar M Iqbal Samad Suhaeb ( kiri), menerima dokumen pengesahan atas perubahan Ranperda menjadi Perda dari Ketua DPRD Kota Makasar Farouk M Betta (kanan) usai rapat Paripurna di Kantor DPRD Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (19/8/2019).

Makassar (ANTARA) - Pejabat (Pj) Wali Kota Makassar,  M Iqbal Samad Suhaeb mengapresiasi seluruh fraksi DPRD Makassar  yang menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang perubahan atas Perda nomor 13 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

"Ini merupakan hasil kerja besar legislatif bersama eksekutif dalam upaya memberikan yang terbaik kepada masyarakat menyelesaikan satu lagi tahapan siklus pembahasan Ranperda," papar Iqbal dalam Rapat Paripurna di kantor DPRD Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Senin.

Rapat Paripurna tersebut juga dilaksanakan penandatanganan pengesahan Perda Retribusi Usaha, dan KUA Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, serta PPAS Perubahan APBD tahun anggaran 2019. 

Dalam rapat tersebut, sembilan fraksi di DPRD Kota Makassar bulat mendukung perubahan Perda nomor 13 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha melalui Rapat Paripurna VII Masa Sidang III Tahun Sidang 2018-2019 di DPRD setempat.

Rapat Paripurna membahas pendapat akhir fraksi - fraksi DPRD kota Makassar terhadap Ranperda Pemerintah Kota Makassar tentang Perubahan atas Perda No 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha .

Dalam pandangan akhirnya fraksi di DPRD Kota Makassar menyetujui Ranperda usulan Pemkot Makassar tersebut. Juru bicara setiap fraksi memberikan pandangan akhirnya terhadap usulan Ranperda ini.  

Juru bicara Partai Hanura Andi Abdullah Jaya menyampaikan pentingnya retribusi jasa usaha bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Kota Makassar.

Menurut dia, hal ini perlu dilaksanakan secepatnya, mengingat retribusi pendapatan daerah perlu dibuat perubahan terkait  penerapan penarikan retribusi usaha agar meningkatkan PAD, sehingga pembangunan dapat berjalan dengan wajar.

"Untuk itu pengelolaan pada Perusda Kota Makassar perlu ditingkatkan dan dapat diarahkan menjadi UPTD," ucap dia menyatakan. 

Sementara Juru bicara  fraksi Gerindra Badaruddin Opik, mengapresiasi dan mendukung sepenuhnya rancangan tersebut dimana fraksinya menekankan perlunya orientasi pada pelayanan kepada masyarakat.  

"Perda ini dapat bermanfaat bagi geliat UKM yang ada di kota Makassar dan berharap apa yang menjadi ketetapan dapat dijalankan sesuai aturan dan  ketentuan yang berlaku," tambahnya.


 
Pewarta :
Editor: Suriani Mappong
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar