Jakarta (ANTARA) - Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Kementerian Koperasi dan UKM menargetkan menyalurkan Rp1,5 triliun pada tahun 2019 dengan perincian sebanyak Rp525 miliar melalui pembiayaan syariah, serta Rp975 miliar melalui pembiayaan konvensional.
"Pada 2018, LPDB-KUMKM menyalurkan dana bergulir Rp1,2 triliun. Pada 2019, target penyaluran Rp 1,5 triliun," kata Direktur Bisnis LPDB-KUMKM Krisdianto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.
LPDB-KUMKM menyalurkan dana bergulir kepada pelaku kelompok usaha produktif yang terbagi atas kelompok Nawa Cita, yakni sektor pertanian, perikanan dan perkebunan dengan tingkat bunga 4,5 persen efektif.
Selain itu, ujar dia, kelompok sektor riil dengan bunga 5 persen, kelompok simpan pinjam dengan bunga 7 persen dan kelompok syariah dengan bagi hasil 60 banding 40.
Ia mengatakan pihaknya melakukan berbagai pembenahan layanan. Ada paradigma baru dalam memberikan layanan, yakni bersifat inklusif dan berbasis teknologi.
"Inklusif adalah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk menjangkau pelaku KUMKM seluas-luasnya," ucap Krisdianto.
Sedangkan berbasis teknologi, lanjutnya artinya membuat akses layanan berbasis teknologi dengan sistem fintech.
Krisdianto menegaskan dalam SOP baru, pengajuan pinjaman LPDB tidak ada "biaya lain-lain", bahkan penunjukan notaris diserahkan kepada calon debitur.
"Sehingga tidak ada lagi istilah biaya notaris kemahalan. Pelaku usaha sendiri yang menunjuk notaris dan menyepakati biayanya," katanya.
Bahkan, dalam Permenkop baru yang akan diterbitkan rencananya pengajuan kredit bisa tanpa badan hukum. Hal ini untuk mempermudah para usaha mikro dan kecil mengakses pinjaman.
Terkait koperasi, ia menegaskan pihaknya berkomitmen untuk menyalurkan pembiayaan ke koperasi namun persyaratan tetap harus dipenuhi.
Diakuinya pengajuan dari koperasi kadang tertolak karena syarat seperti melakukan Rapat Anggota Tahunan secara rutin tidak diterpenuhi.
Berita Terkait
BPKH ajak santri pesantren di Makassar tabung ongkos haji di usia dini
Sabtu, 23 Maret 2024 1:57 Wib
Sulbar merumuskan model pengorganisasian tim pengelola SPBE setiap OPD
Sabtu, 16 Maret 2024 13:19 Wib
Jamaah di Kota Makassar memadati masjid saat tarawih perdana
Senin, 11 Maret 2024 21:33 Wib
Pemkot Makassar minta pengelola JTSE percantik jalan tol usai naikkan tarif
Rabu, 6 Maret 2024 21:22 Wib
Jumlah penumpang mudik Natal 2023 di Bandara Hasanuddin naik 3,5 persen
Jumat, 22 Desember 2023 18:29 Wib
Diskominfo SP Sulsel menggelar bimtek pengelola SP4N-LAPOR
Kamis, 14 Desember 2023 0:44 Wib
Pengelola seluruh GOR di Jakarta Timur siap menjadi gudang logistik Pemilu 2024
Kamis, 30 November 2023 19:54 Wib
BPKH meminta dukungan penguatan pengelolaan dana haji
Jumat, 3 November 2023 23:48 Wib