KPPIP: 81 Proyek Strategis Nasional telah selesai Agustus 2019

id proyek strategis nasional,Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas

Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo (Humas Kemenko Perekonomian)

Jakarta (ANTARA) - Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo mengatakan sebanyak 81 Proyek Strategis Nasional (PSN) senilai Rp390 triliun telah selesai pada periode 2016 hingga Agustus 2019.

Wahyu usai rapat koordinasi KPPIP di Jakarta, Senin, mengatakan jumlah tersebut mencakup proyek yang selesai periode Januari-Agustus 2019 sebanyak 19 PSN senilai Rp87,7 triliun yang terdiri dari tiga bandara, lima jalan, empat kawasan, dua smelter, tiga bendungan, dan dua teknologi.

Ia juga menjelaskan status kemajuan 223 proyek plus tiga program PSN sejak pemberlakuan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 hingga Agustus 2019 yang antara lain telah menyelesaikan 51 proyek infrastruktur senilai Rp295 triliun.

Selain itu, terdapat 27 proyek, satu program ketenagalistrikan dan satu program pemerataan ekonomi dalam tahap konstruksi senilai Rp1.348 triliun, serta mulai beroperasi serta 23 proyek dalam tahap konstruksi senilai Rp154 triliun dan akan beroperasi di 2019.

Wahyu menambahkan sebanyak 78 proyek dalam tahap konstruksi senilai Rp1.351 triliun dan akan beroperasi setelah 2019, lima proyek senilai Rp413 triliun dalam tahap transaksi serta 39 proyek dan satu program industri pesawat senilai Rp621 triliun dalam tahap penyiapan.

Sementara itu, program ketenagalistrikan 35.000 MW yang telah dicetuskan sejak Desember 2016 telah menyelesaikan pembangunan pembangkit 3.768 MW senilai Rp101,7 triliun dan memulai tahap konstruksi 21.992,1 MW hingga Juli 2019.

Kemudian, program ini telah mencakup pembangunan 7.515,1 MW yang sudah selesai tahap Power Purchase Agreement (PPA) namun belum financial close, 1.453 MW dalam tahap pengadaan dan 734 MW dalam tahap perencanaan.

Dalam kesempatan ini, rapat juga membahas Rancangan Peraturan Presiden tentang Hak Pengelolaan Terbatas (HPT)/Limited Concession Scheme (LCS) serta isu pembayaran pengadaan tanah oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).

"Pengadaan tanah merupakan salah satu kunci dari pembangunan infrastruktur. Jadi, perlu ada penyederhanaan dan kecepatan dalam proses pengadaan tanah," ujar Wahyu yang juga menjabat sebagai Deputi Kemenko Perekonomian Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah ini.



 
Pewarta :
Editor: Suriani Mappong
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar