Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah sedang fokus mengidentifikasi sejumlah hal yang menjadi penghalang dalam investasi untuk dimasukkan dalam rancangan omnibus law.
"Ini dulu saja harus dimasukkan dalam sebuah peraturan untuk bisa mengurangi (hambatan) jadi ini saja masih membutuhkan proses," katanya usai menjadi pembicara Dialog Global 2019 di Jakarta, Selasa.
Menurut Menkeu, penghalang investasi itu di antaranya banyaknya perizinan di daerah termasuk proses menyeimbangkan perhatian terhadap lingkungan dan kecepatan investasi.
Begitu juga lapisan peraturan perizinan antara pemerintah pusat dan daerah yang banyak juga menjadi perhatian dalam kajian penyusunan omnibus law itu.
"Bahkan di salah satu menteri dan dirjen bisa mengeluarkan (izin)," katanya.
Pemerintah saat ini sedang mengkaji rancangan satu perangkat undang-undang (UU) tersendiri atau omninus law.
Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan III Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Eduard Sigalingging menyebutkan omnibus law menggabungkan sejumlah aturan menjadi satu UU.
Undang-undang itu, kata dia, akan menjadi payung hukum baru yang tidak akan merugikan dan mengganggu termasuk bagi pendapatan daerah.
Dalam kesempatan terpisah, ia menuturkan revisi yang dilakukan setidaknya 74 undang-undang terkait izin investasi itu dilakukan agar investasi yang masuk ke Indonesia bisa semakin meningkat.
Berita Terkait
IDI ingin substansi RUU Kesehatan dibuka transparan jelang pengesahan
Kamis, 22 Juni 2023 10:02 Wib
AMACAD discusses Corruption: Laode M. Syarif, Associate Professor of the Faculty of Law Unhas is invited to be a speaker
Selasa, 23 Mei 2023 18:58 Wib
Apindo khawatirkan pelayanan kesehatan pekerja atas perubahan RUU Kesehatan
Rabu, 1 Maret 2023 9:52 Wib
Kepiawaian berdebat mengantar Andrew dan kawan-kawan ke Washington
Jumat, 24 Februari 2023 11:16 Wib
Pengamat: Omnibus Law BUMN dapat meningkatkan kinerja perusahaan BUMN
Jumat, 6 Januari 2023 9:15 Wib
Presiden Jokowi sahkan regulasi yang mengatur perbaikan kesalahan ketik perundang-undangan
Senin, 20 Juni 2022 18:47 Wib
Presiden Jokowi atur bentuk partisipasi masyarakat dalam pembuatan perundang-undangan
Senin, 20 Juni 2022 18:43 Wib
Presiden teken aturan pembuatan perundang-undangan metode omnibus
Senin, 20 Juni 2022 18:42 Wib