Mamuju (ANTARA) - Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Sulawesi Barat butuh dikoordinasikan dengan program Bantuan Stimulan Perumahan swadaya (BSPS) untuk penanganan perumahan kumuh di daerah itu.
"Kolaborasi dan koordinasi program penanganan kumuh, perlu dilakukan karena itu merupakan strategi pencapaian target, dan pengurangan kumuh tahun 2019, akan semakin maksimal dilakukan," kata Kasubdit Prasana Wilayah Bappeda Provinsi Sulbar, Titi Anas di Mamuju, Jumat.
Titi Anas yang juga mantan anggota Pokja Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Provinsi Sulbar, mengatakan Strategi pelaksanaan kegiatan memperhatikan skala lingkungan serta membangun kolaborasi, isu dan mekanisme koordinasi serta konsolidasi antara pemerintah daerah, adalah bagian dari strategi kolaborasi dalam pelaksanaan program kota tanpa kumuh di Sulbar.
Kepala Dinas PKP Provinsi Sulbar, Rachmad, mengatakan workshop program KOTAKU merupakan salah satu upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam percepatan penanganan permukiman kumuh dengan slogan target "100-0-100".
Ia mengatakan, pencapaian target 100-0-100 merupakan gambaran target yakni 100 persen akses universal air minum terpenuhi, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak.
Menurut dia, untuk mewujudkan program KOTAKU, maka tim leader OSP 9 Sulbar, bekerja sama dengan Bappeda, Dinas PKP, Pokja PKP dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Propinsi Sulawesi Barat menyelenggarakan workshop KOTAKU.
Acara itu dihadiri oleh sejumlah peserta dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, seperti Bappeda, Dinas PKP, Dinas Kesehatan, BKKBN, BPBD, Dinas PUPR Propinsi Sulbar, selain. itu hadir Bank BTN, REI, TVRI, Ketua Forum CSR Propinsi Sulbar, Dinas PKP, Bappeda, Dinas PUPR Kabupaten Majene dan Polewali Mandar.
"Whorksop tersebut merupakan kolaborasi dan koordinasi dengan semua pihak dalam program penanganan kumuh, karena tanggungjawab penanganan kumuh bukan hanya tanggungjawab Dinas PKP melainkan tanggungjawab Bersama semua komponen bangsa," katanya.
Ia mengatakan, ketika kumuh sudah hilang maka kesehatan akan meningkat dan kesejahteraan akan meningkat pula sehingga program KOTAKU, perlu ditingkatkan ditahun yang akan datang.
"Ke depan Dinas PKP akan bekerjasama dengan OPD terkait bekerja agar program KOTAKU bisa berkelanjutan, falsafah Kumuh sebenarnya bukan berarti semrawutnya sampah dan sebagainya, tapi ketika perumahan permukiman yang tidak teratur, sehingga perlu pendampingan program ini disetiap kabupaten di Sulba," katanya.
Berita Terkait
Pemprov Sulbar menggalakkan dua program pengendalian inflasi
Senin, 18 Maret 2024 18:43 Wib
Dinas PUPR Sulbar: Ranperda jasa konstruksi untuk bangun pengusaha
Minggu, 17 Maret 2024 1:59 Wib
Pembalap Polewali Mandar Sulbar raih podium ARRC UB150 di Thailand
Sabtu, 16 Maret 2024 18:50 Wib
Sulbar merumuskan model pengorganisasian tim pengelola SPBE setiap OPD
Sabtu, 16 Maret 2024 13:19 Wib
BPBD usulkan 19.000 warga Sulbar dapat bantuan gempa
Sabtu, 16 Maret 2024 1:49 Wib
Kodim 1418/Mamuju menanam lima komoditas pertanian di Desa Bambu
Sabtu, 16 Maret 2024 1:48 Wib
Pemprov Sulbar susun peta jalan komoditas unggulan guna permudah investasi
Jumat, 15 Maret 2024 21:32 Wib
Pemprov Sulbar bantu lima ton beras kepada korban banjir di Mamasa
Jumat, 15 Maret 2024 18:06 Wib