Program KOTAKU di Sulbar butuh koordinasi BSPS

id Kumuh Sulbar

Program KOTAKU di Sulbar  butuh koordinasi BSPS

Kepala Dinas PKP Provinsi Sulbar, Rachmad di Mamuju 20/9 (Antaranews/M Faisal Hanapi)

Mamuju (ANTARA) - Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Sulawesi Barat butuh dikoordinasikan dengan program Bantuan Stimulan Perumahan swadaya (BSPS) untuk penanganan perumahan kumuh di daerah itu.

"Kolaborasi dan koordinasi program penanganan kumuh, perlu dilakukan karena itu merupakan strategi pencapaian target, dan pengurangan kumuh tahun 2019, akan semakin maksimal dilakukan," kata Kasubdit Prasana Wilayah Bappeda Provinsi Sulbar, Titi Anas di Mamuju, Jumat. 

Titi Anas yang juga mantan anggota Pokja Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Provinsi Sulbar, mengatakan Strategi pelaksanaan kegiatan memperhatikan skala lingkungan serta membangun kolaborasi, isu dan mekanisme koordinasi serta konsolidasi antara pemerintah daerah, adalah bagian dari strategi kolaborasi dalam pelaksanaan program kota tanpa kumuh di Sulbar.

Kepala Dinas PKP Provinsi Sulbar, Rachmad, mengatakan workshop program KOTAKU merupakan salah satu upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam percepatan penanganan permukiman kumuh dengan slogan target "100-0-100".

Ia mengatakan, pencapaian target 100-0-100 merupakan gambaran target yakni 100 persen akses universal air minum terpenuhi, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak.

Menurut dia, untuk mewujudkan program KOTAKU, maka tim leader OSP 9 Sulbar, bekerja sama dengan Bappeda, Dinas PKP, Pokja PKP dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Propinsi Sulawesi Barat menyelenggarakan workshop KOTAKU.

Acara itu dihadiri oleh sejumlah peserta dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, seperti Bappeda, Dinas PKP, Dinas Kesehatan, BKKBN, BPBD, Dinas PUPR Propinsi Sulbar, selain. itu hadir Bank BTN, REI, TVRI, Ketua Forum CSR Propinsi Sulbar, Dinas PKP, Bappeda, Dinas PUPR Kabupaten Majene dan Polewali Mandar.

"Whorksop tersebut merupakan kolaborasi dan koordinasi dengan semua pihak dalam program penanganan kumuh, karena tanggungjawab penanganan kumuh bukan hanya tanggungjawab Dinas PKP melainkan tanggungjawab Bersama semua komponen bangsa," katanya.

Ia mengatakan, ketika kumuh sudah hilang maka kesehatan akan meningkat dan kesejahteraan akan meningkat pula sehingga program KOTAKU, perlu ditingkatkan ditahun yang akan datang.

"Ke depan Dinas PKP akan bekerjasama dengan OPD terkait bekerja agar program KOTAKU bisa berkelanjutan, falsafah Kumuh sebenarnya bukan berarti semrawutnya sampah dan sebagainya, tapi ketika perumahan permukiman yang tidak teratur, sehingga perlu pendampingan program ini disetiap kabupaten di Sulba," katanya. 
Pewarta :
Editor: Laode Masrafi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar