Pemprov Sulsel beberkan tiga pendekatan wujudkan PKH

id Antara Sulsel

Pemprov Sulsel  beberkan tiga pendekatan wujudkan PKH

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Abdul Hayat Gani pada acara rapat koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Makassar, Senin (23/9/2019). ANTARA/HO-Humas Pemprov Sulsel

Makassar (ANTARA) - Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Abdul Hayat Gani membeberkan tiga instrumen untuk pendekatan kemiskinan sekaligus mewujudkan program keluarga harapan (PKH), khususnya di daerah tersebut.



Sekprov Sulsel Abdul Hayat Gani di Makasar, Senin mengatakan, tiga poin itu antara lain mengurangi beban dengan pemberian bantuan sosial bersyarat, meningkatkan income melalui kelompok usaha bersama, serta proses edukasi yang kuat.



"Kita mungkin sudah bisa memberikan bagaimana mengurangi beban dan meningkatkan income, tetapi proses edukasi masyarakat harus diperkuat. Tidak semua masyarakat diberikan bantuan langsung senang, ada kultur yang menghadang juga," katanya saat membuka secara resmi Rapat Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2019.



Abdul Hayat mengharapkan ke depannya Dinas Sosial, Sekda, dan Koordinator Lapangan PKH dapat dipertemukan secara langsung untuk memastikan target yang jelas.



"Kita ingin fokus kepada salah satu masalah yang kuat, karena saya yakin yang menjadi masalah sentral di lapangan itu masalah kartu-kartu yang tidak terdistribusi dengan baik," ujarnya.



Selain itu, ia juga mengajak peserta rapat koordinasi PKH untuk memperbanyak asistensi ke lapangan.



"Kurangi ke pusat, karena kita pemerintah provinsi adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat yang ada di daerah. Jauh lebih bagus kita asistensi, dampingi, temani, dan bermitra dengan kabupaten-kota. Kalau kabupaten-kota bagus tentunya provinsi akan bagus," jelasnya.



Abdul Hayat mengatakan maksud dan tujuan dari rapat koordinasi tersebut bukan lagi pada posisi mencari output, tetapi pada posisi menghasilkan outcome dan impact.



"Kita ingin betul-betul ada progress, nilai tambah signifikan yang harus terlapor kepada Bapak Presiden, ini janji politik," sebutnya.



Ia menjelaskan yang dinamakan rapat koordinasi itu adalah rapat untuk pimpinan, rapat untuk mengkoordinasikan segala kebijakan strategi nasional supaya sampai ke bawah.



"Kalau sudah ada bahan yang kita gunakan, bagaimana caranya yang di bawah membuat transfer of knowledge, dan hal tersebut merupakan bagian dari teman-teman di lapangan. Jika ada masalah dikomunikasikan ke atas, dan saya yakin kalau itu dilaksanakan secara terus-menerus, Insya Allah akan ditemukan solusinya," tegasnya.



Hadir dalam kegiatan tersebut Plt Kepala Dinas Sosial, Imaran Jauzi, Asisten Deputi Jaminan Sosial, Togar Simangunson, serta Asisten Deputi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Masyarakat, Femy Eka Kartika Putri.

Pewarta :
Editor: Laode Masrafi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar