FTII Dukung DPR Segera Proses (ANTARA) - Federasi Teknologi Informasi Indonesia (FTII) mendukung DPR RI untuk segera memproses Rancangan Undang Undang tentang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) karena regulasi yang mengatur keamanan dan ketahanan siber tersebut mendesak untuk segera diundangkan.
"Kami memberikan apresiasi kepada DPR RI yang mengusulkan adanya regulasi mengenai keamanan dan ketahanan siber di Indonesia. Ini menunjukkan kepedulian DPR RI terhadap lembaga-lembaga yang terkait dengan siber," kata Ketua Umum FTII Andi Budimansyah, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa.
Menurut Andi, FTII adalah federasi organisasi Indonesia yang dibentuk oleh masyarakat teknologi yang beranggotakan asosiasi yang berhubungan dengan teknologi informasi. Sejumlah asosiasi yang menjadi anggota FTII, kata dia, sangat membutuhkan regulasi yang mengatur soal keamanan dan ketahanan siber.
"Saat ini, Indonesia baru memiliki UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), tapi belum ada yang lebih mengatur keamanan dan ketahanan siber," katanya.
Namun, kata Andi, RUU KKS yang disusun oleh DPR RI masih memerlukan masukan-masukan dari stakeholder, yakni masyarakat siber untuk memperkaya dan lebih menyempurnakan.
"Jangan sampai pada saat RUU KKS diundangkan, masih terjadi tumpang tindih aturan dengan undang-undang lain serta adanya tumpang tindih kewenangan dengan instansi lainnya," katanya.
Andi Budimansyah juga mengingatkan masih adanya hal-hal yang berhubungan dengan undang-undang lain seperti halnya filtering serta partisipasi publik yang masih minim.
Kalau bicara internet, menurut dia, pertama, internet itu ada DNA-nya, yakni partisipasi dari bawah ke atas serta adanya konsenses. "Konsensus itu kita sepakati".
Kedua, berbicara internet, tidak bisa hanya berbicara internet lokal atau regional. Bicara internet adalah semua komputer di seluruh dunia yang terhubung, yakni terhubung melalui internet.
"Karena itu yang harus menjadi prioritas adalah stabilitas dan integritas dari sebuah sistem," katanya.
Berita Terkait
Pemprov Sulbar laksanakan program Kabupaten Kota Sehat
Kamis, 9 November 2023 22:42 Wib
Dirut Perumda Pasar: Penilaian Kota Sehat 2023 di Makassar memasuki tahap akhir
Minggu, 24 September 2023 0:02 Wib
Dinkes Sulsel memaksimalkan program kabupaten-kota sehat bagi lansia
Sabtu, 12 November 2022 12:36 Wib
Pakar siber mendorong pemerintah segera sahkan UU PDP dan UU KKS
Rabu, 1 Juni 2022 15:48 Wib
14 kabupaten/kota di Sulsel lolos verifikasi KKS 2021
Selasa, 16 November 2021 9:47 Wib
Anggota Komisi I DPR usulkan RUU KKS segera dibahas
Selasa, 26 Oktober 2021 10:53 Wib
Tim verifikasi Kabupaten/Kota Sehat kunjungi Sinjai
Jumat, 8 Oktober 2021 18:43 Wib
Pemkab Pangkep bagikan KKS dan KIS terapkan protokol kesehatan
Kamis, 15 Juli 2021 20:19 Wib