Wakil Bupati Lutim jawab pandangan umum Fraksi DPRD

id wakil bupati lutim,r Irwan Bachri Syam,pandangan umum Fraksi DPRD lutim,apbd perubahan 2019

Wakil Bupati Lutim jawab pandangan umum Fraksi DPRD

Wakil Bupati Luwu Timur Irwan Bachri Syam menjawab Pemandangan Umum Fraksi terhadap RAPBD Perubahan TA 2019 pada sidang paripurna DPRD Luwu Timur, Selasa (24/9/2019). ANTARA/HO-Diskominfo Lutim

Malili (ANTARA) - Wakil Bupati Luwu Timur Irwan Bachri Syam menjawab Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Luwu Timur terhadap RAPBD Perubahan TA 2019 pada sidang paripurna DPRD setempat, Selasa (24/9).

"Naiknya pendapatan dan belanja pada perubahan APBD TA 2019 disebabkan oleh penyesuaian atas penerimaan pembiayaan yang mengalami penurunan target sesuai laporan hasil pemeriksaan BPK," kata Irwan menanggapi pemandangan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Lutim melalui juru bicaranya Leonar Bongga terkait naiknya pendapatan dan belanja APBD Perubahan 2019.

Sementara Fraksi Partai Gerindra melalui juru bicaranya Sarkawi A.Hamid mengenai masih adanya potensi pendapatan yang belum tersentuh PAD di PT Vale dan Transparansi kontribusi Perusahaan tambang lain Wakil Bupati mengatakan bahwa hingga saat ini scrap merupakan salah satu sumber pendapatan daerah berupa hibah dari lembaga/organlsasl/swasta kepada Pemerintah Daerah yang diterima setiap ada kegiatan lelang berdasarkan MoU dan NPHD antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan PT Vale Indonesia Tbk.

"Untuk matte, feronikel dan scandium yang merupakan unsur ikutan dari nikel, perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam untuk dikelola dan dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik dari segi pengelolaan, bisnis dan potensi nilai ekonomisnya," terang Irwan.

Terkait permasalahan Pembangunan Pujasera Malili, sesuai Pemadangan Umum Fraksi PAN, menurut Wabup, tidak akan dibayarkan sebelum ada rekomendasi ahli yang menyatakan bahwa Pujasera Malili layak untuk difungsikan.

Sedang pemandangan Umum Fraksi Hanura melalui jubirnya Rully Heriawan tentang Pasar Wotu Tarengge,  Irwan menjelaskan bahwa pembangunan pasar yang didanai melalui tugas pembantuan Kementerian Perdagangan, tidak mengalolasikan anggaran untuk daya listrik dan air bersih.

"Kewajiban pemerintah daerah untuk memenuhi fasilitas listrik dan air bersih tersebut dan direncanakan dimanfaatkan awal Oktober 2019," ujar Irwan Bachri Syam.
Pewarta :
Uploader: Daniel
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar