Jurnalis Cimahi-IJTI Sangkuriang gelar aksi mengecam kekerasan terhadap pers

id jurnalis cimahi,ijti sangkuriang,mengecam kekerasan terhadap pers

Jurnalis Cimahi-IJTI Sangkuriang gelar aksi mengecam kekerasan terhadap pers

Sejumlah jurnalis dari media daring, cetak, dan televisi melakukan aksi teatrikal di depan Kantor DPRD Kota Cimahi, Jawa Barat, Kamis (26/9/2019). Dalam aksinya, mereka mengecam sikap arogansi oknum aparat keamanan pelaku kekerasan terhadap 11 orang jurnalis di berbagai wilayah di Indonesia saat meliput aksi unjuk rasa mahasiswa yang menolak RKUHP dan Undang-undang KPK. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/aww.

Cimahi (ANTARA) - Puluhan jurnalis dari Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sangkuriang dan Jurnalis Cimahi - Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat  menggelar aksi mengecam terhadap kekerasan pers yang terjadi ketika meliput aksi mahasiswa yang menolak RUU KPK, RKUHP dan sejumlah Undang-Undang lainnya di Alun Alun Cimahi, Kamis.

Ketua IJTI Korda Cimahi-KBB, Edwan Hadnansyah menyebutkan sedikitnya ada 11 jurnalis yang mendapat intimidasi dari aparat pengamanan saat meliput aksi mahasiswa di sejumlah daerah.

"Menuntut agar aparat keamanan dan pihak lain tidak melakukan tindakan kekerasan terhadap jurnalis," kata Edwan di Cimahi.

Sejumlah jurnalis yang mendapat intimidasi, kata dia, diantaranya ada di Jakarta 4 orang, 3 orang di Makassar, Jayapura 3 orang, dan palu satu orang.

Dengan adanya intimidasi berupa kekerasan tersebut, dia juga menuntut agar aparat pengamanan dalam hal ini kepolisian untuk mengusut kasus yang diduga dilakukan oleh anggotanya.

Baca juga: LBH Pers Makassar dampingi tiga jurnalis melapor ke Polda Sulsel

"Kami meminta agar Polri mengusut tuntas kasus kekerasan terhadap jurnalis yang meliput," katanya.

Dia juga menuntut pemerintah agar membatalkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Karena menurutnya dalam RKHUP terdapat poin yang akan membuat pers dikontrol secara ketat.

"Kini kontrol tersebut mulai terlihat melalui aturan-aturan yang dibenturkan dengan UU Pers Nomor 40 tahun 1999, salah satunya yang terlihat saat ini adalah RKUHP," katanya.

Dengan demikian, ia berharap agar tuntutan tersebut dapat terlaksana dan jurnalis yang bertugas mendapat kenyamanan dan keamanan. Karena menurutnya pers merupakan pilar ke empat dalam demokrasi setelah lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif.

Pers menurutnya merupakan kontrol atas ketiga lembaga tersebut dengan landasan kinerjanya check and balance. Agar dapat melakukan monitoring terhada ketiga pilar tersebut, kata dia, maka pers perlu mendapatkan jaminan kebebasan dalam melakukan tugasnya.

Baca juga: LBH Pers : Kapolda Sulsel usut tuntas pelaku kekerasan wartawan
Pewarta :
Uploader: Daniel
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar