Mamuju (ANTARA) - Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) Pimpinan Kota (Pimkot) Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, mengajak para pendemo untuk tidak melakukan aksi anarkis dalam menyampaikan tuntutan aksi dalam menyikapi persoalan kebangsaan.
"Aksi demostrasi tak sedikit yang melakukan tindakan anarkis dalam menyampaikan aspirasi, begitu juga dengan pihak pengamanan terlalu berlebihan dalam melakukan pengamanan sehingga melakukan tindakan represif," kata Ketua FPPI Mamuju, Muh Suyuti di Mamuju, Jumat.
Ia mengatakan, kondisi ini tentu tidak baik bagi anak bangsa, sehingga tindakan anarkis dan tindakan represif harus diakhiri.
"Anarkis dan represif adalah bukan merupakan sebuah jawaban dalam tindakan aksi demonstrasi, sebab gerakan anarkis adalah memancing negara untuk merepresif sementara refresifitas adalah tindakan mencederai demokrasi, keduanya salah dan bukan solusi," katanya.
Ia meminta, anarkis dan represif harus selalu menjadi pertimbangan untuk tidak dilakukan dalam sebuah gerakan aksi agar tercipta suasana tertib dan damai.
Ia mengatakan, situasi nasional Indonesia memasuki periode kedua Presiden Jokowi telah mengakibatkan terbelahnya rakyat secara luar biasa dan menjauhkan mereka dari nalar kritis yang sehat.
Sedangkan, kekuatan oligarki yang menguasai sumber daya ekonomi dan politik Indonesia, secara diam-diam maupun terang-terangan telah saling bersekutu, dengan keinginan menguatkan dominasi ekonominya.
"Konsolidasi oligarki tersebut bak gayung bersambut dengan situasi politik nasional ditingkat eksekutif, legislatif, hingga yudikatif memfasilitasi kepentingan tersebut, dengan berbagai cara," katanya.
Salah satu contoh adalah dipersiapkannya beberapa RUU yang ditargetkan disahkan hingga akhir bulan September 2019 diantaranya RUU Pertanahan, RUU Mineral dan Batubara (Minerba), UU KPK, RUU KUHP, UU Sumber Daya Air, UU Sistem Budidaya Pertanian Berkalanjutan.
"RUU tersebut dibuat untuk mempermudah investasi dan mengamankan kepentingan dominasi kekuasaan segelintir kepentingan oligarki politik," katanya.
Ia mengatakan, sejumlah mahasiswa dengan latar belakang berbagai macam organisasi kampus dan eksternal kampus, merespon situasi tersebut hingga pada pada akhirnya tumpahan massa tak terbendung lagi di beberapa daerah seperti halnya di Sulbar menolak kebijakan itu.
Ia berharap, mahasiswa Indonesia tetap berjuang bersama, menolak kebijakan pemerintah yang dilahirkan karena kepentingan oligarki, karena tidak berpihak pada kepentingan rakyat.
Berita Terkait
Bupati Mamuju optimistis produksi padi meningkat
Rabu, 24 April 2024 21:42 Wib
SMK Mamuju terima mobil listrik bantuan Presiden Jokowi
Rabu, 24 April 2024 21:33 Wib
Presiden Jokowi menjanjikan mobil listrik untuk praktikum SMK Mamuju
Selasa, 23 April 2024 17:26 Wib
Presiden Jokowi tinjau fasilitas pendidikan di SMK 1 Rangas yang terdampak gempa Mamuju
Selasa, 23 April 2024 13:56 Wib
Kunjungan Presiden Joko Widodo di Sulbar
Selasa, 23 April 2024 13:54 Wib
Presiden Jokowi kunjungi mal di mamuju
Selasa, 23 April 2024 13:45 Wib
Raja Mamuju berharap Presiden Jokowi wujudkan Kotamadya Mamuju
Selasa, 23 April 2024 9:42 Wib
Sekda Sulbar sebut SMK Rangas Mamuju akan diresmikan Presiden Jokowi
Sabtu, 20 April 2024 7:08 Wib