Surabaya (ANTARA) - Penanganan banjir di Kota Surabaya, Jawa Timur, menggunakan skala prioritas dengan menentukan terlebih dahulu kawasan-kawasan mana yang sering menjadi langganan banjir, salah satunya adalah di Benowo yang berdekatan dengan Kali Lamong.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya, Eri Cahyadi, di Surabaya, Jumat, mengatakan langkah itu ditempuh agar program pembangunan lainnya di Kota Surabaya juga bisa berjalan.
"Kalau mayoritas anggaran ditarik ke (penanganan) banjir, otomatis tak ada untuk pengentasan kemiskinan dan program lainnya," katanya.
Menurut dia, lima tahun sebelumnya, sebagian besar anggaran penanganan bajir terbesar dari pemerintah pusat. Namun Saat ini tidak lagi menerima bantuan itu, sehingga Pemkot Surabaya harus punya skala prioritas.
Namun, ia menyebut bahwa semua masalah banjir penyebabnya bukan terletak pada saluran utamanya. Saat ini banyak laporan banjir yang datang dari masyarakat yang berada di kawasan perumahan.
"Setelah, saya turun ke lapangan, persoalannya adalah lebar saluran. Mestinya mereka punya kewajiban membuat saluran. Tapi setelah saya lihat salurannya hanya 10- 20 cm," ujarnya.
Untuk itu, lanjut dia, pihaknya sepakat dengan DPRD Surabaya bahwa untuk menyelesaikan banjir ada sinergi antara pemerintah kota dengan masyarakat. Eri mencontohkan saluran yang berada di kawasan perkampungan. Di kawasan itu masyarakat yang mempunyai persil mempunyai kewajiban untuk membuat saluran pembuangan.
"Kalau perumahan masih ada tanggung jawabnya kan ada siteplan. Tapi kalau yang punya tanah-tanah, kemudian dibangun bagaimana kemudian mengkoneksikan saluran," katanya.
Ia mencontohkan kondisi di Medokan Ayu di mana saluran air yang ada tak terkoneksi dengan saluran utamanya karena berupa tanah kapling, kemudian membangunnya juga tidak rata.
"Ini yang harus kita carikan solusi, bagaimana masyaraat tetap bsia membangun, tapi punya kewajiban membuat saluran yang terkoneksi dengan saluran tersiernya," katanya.
Anggaran penanganan banjir di bawah pengelolaan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan (DPUPMB) Kota Suabaya saat ini tidak berbeda dengan tahun sebelumnya, di mana jumlah anggaran yang dikelola dinas tersebut untuk mengatasi masalah banjir dan program kegiatan lainnya sekitar Rp1,2 triliun, demikian Eri Cahyadi.
Berita Terkait
Pj Gubernur Sulsel keluarkan surat edaran soal mitigasi bencana
Senin, 18 Maret 2024 22:07 Wib
Pemprov Sulbar bantu lima ton beras kepada korban banjir di Mamasa
Jumat, 15 Maret 2024 18:06 Wib
BNPB memastikan penanganan dampak banjir di Kota Semarang cepat dan tepat
Kamis, 14 Maret 2024 6:32 Wib
empat orang tewas akibat Badai Monica di Prancis selatan
Selasa, 12 Maret 2024 9:18 Wib
Pemprov Sulbar bantu pemulihan dampak banjir di Nosu Mamasa
Senin, 11 Maret 2024 21:36 Wib
BMKG : Sejumlah wilayah Indonesia berpotensi alami hujan lebat pada Senin
Senin, 11 Maret 2024 6:35 Wib
Wali Kota Makassar imbau jajarannya siaga banjir akibat hujan dan puncak pasang
Minggu, 10 Maret 2024 5:42 Wib
10 korban banjir dan tanah longsor di Pesisir Selatan Sumbar meninggal dunia
Sabtu, 9 Maret 2024 15:26 Wib