Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo diusulkan untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (perpu) untuk menangguhkan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setidaknya selama satu tahun.
Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Universitas Negeri Jember Dr Bayu Dwi Anggono dalam diskusi "Perpu apa perlu?" di Jakarta, Sabtu, mengatakan selama penangguhan itu presiden dan DPR dapat membahas kembali pasal revisi yang menerima penolakan sejumlah kalangan karena dinilai melemahkan lembaga antirasuah itu.
"DPR diajak membahas lagi tentang revisi UU KPK dan gunakan prosedur yang benar," ujar Bayu.
Ia menekankan selama pembahasan kembali, pemerintah dan DPR harus membuka ruang partisipasi dan tidak lagi mengulang pembahasan secara tertutup dan tergesa-gesa.
Terkait opsi uji materi ke Mahkamah Konstitusi, ia menyebut warga negara memang memiliki hak untuk melakukan itu, tetapi pemerintah dan DPR yang semestinya bertanggung jawab atas proses legislasi revisi UU KPK.
"Publik bukan menolak tawaran ke MK. Publik menuntut pertanggungjawaban proses legislasi yang tidak prosedural," tutur Bayu.
Senada, akademisi Heru Widodo menilai pemerintah dan semua wakil rakyat harus mempertanggungjawabkan ketika terjadi proses legislasi yang salah, salah satu sarananya adalah perpu.
"Mari cari jalan tengah bikin perpu penangguhan satu tahun untuk undang-undang yang benar, yang partisipatif. Tidak akan merugikan siapa pun," tutur dia.
Berita Terkait
Komisi II DPR: UU Pemilu perlu direvisi setidaknya mencakup tiga hal
Selasa, 23 April 2024 17:39 Wib
Paripurna DPR menyetujui RUU Desa jadi undang-undang
Kamis, 28 Maret 2024 12:51 Wib
Ketua DPR : Pembahasan lanjutan revisi UU Desa selesai pemilu 2024
Kamis, 1 Februari 2024 6:09 Wib
Presiden Jokowi teken berlakunya UU ITE hasil revisi kedua
Kamis, 4 Januari 2024 12:26 Wib
Kemenperin menyiapkan dokumen revisi UU Perindustrian
Rabu, 3 Januari 2024 15:00 Wib
Presiden Jokowi terima aliansi kepala desa bahas revisi UU Desa
Jumat, 29 Desember 2023 15:04 Wib
Puan : Sembilan fraksi di DPR RI sepakati menunda pengesahan revisi UU MK
Selasa, 5 Desember 2023 19:12 Wib
Dirjen IKP : Dua poin penting pada revisi UU ITE
Senin, 4 Desember 2023 15:40 Wib