Kantor Satgas monitoring LPDB-KUMKM yang resmi hadir di Makassar

id Kantor Satgas monitoring LPDB di Makassar, Diskop dan UKM Sulsel

Kantor Satgas monitoring LPDB-KUMKM yang resmi hadir di Makassar

Pemotongan pita oleh Direktur Utama LPDB-KUMKM Kemenetrian Koperasi, Braman Setyo sebagai tanda peresmian Kantor Satgas Monitoring LPDB-KUMKM di Kantor Dinas Koperasi dan UKM Sulawesi Selatan, Jalan AP Pettarani Makassar, Jumat (11/10/2019). ANTARA Foto/Nur Suhra Wardyah

Makassar (ANTARA) - Kantor Satuan Tugas (Satgas) monitoring Lembaga Pengelola Dana Bergulir-Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah ( LPDB- KUMKM) yang kini resmi hadir di Makassar Sulawesi Selatan, setelah sebelumnya hanya ada di Surabaya Jawa Timur dan Semarang Jawa Tengah.

Kantor Satgas LPDB-KUMKM ini merupakan kantor satgas pertama yang letaknya berada di Kantor Dinas Koperasi provinsi setempat yang diresmikan langsung Direktur Utama LPDB-KUMKM Kementerian Koperasi, Braman Setyo di Makassar, Jumat.

Braman Setyo membeberkan tingkat kemacetan dana koperasi di Makassar pada tahun-tahun sebelumnya serta penyaluran dana yang cukup tinggi menjadi alasan utama Kantor Satgas hadir di Sulawesi Selatan.

"Di makassar, perlu ada penanganan khusus. Satgas ini dipastikan akan sangat membantu kurangi tingkat kemacetan sebelumnya, untuk itu kami mengimbau Dinas Koperasi Sulsel segera mengeluarkan surat edaran untuk memanfaatkan kehadiran Satgas di Makassar," jelasnya.

Menurut Setyo, Kantor Satgas ini merupakan perpanjangan tangan LPDB dalam rangka monitoring dan evaluasi, namun satgas yang dihadirkan pada tahun 2019 ini sedikit berbeda dari sebelumnya yang dimodifikasi dan dikembangkan menjadi lembaga menjemput bola ke daerah melalui sinergi di setiap kabupaten/kota.

Oleh karena itu, diharapkan satgas bisa memiliki pola kreatifitas tinggi agar mampu menarik perhatian para koperasi dan UMKM sehingga mengurangi kemacetan modal dan mengembangkan koperasi maupun UMKM untuk memajukan perekonomian di Indonesia.

"Misalnya ada 10-20 koperasi dan UMKM yang ingin mendapat pencerahan dari LPDB, silahkan ke Makassar. Kegiatan seperti ini kita akan biayai semuanya, sehingga aktivitas Satgas akan kelihatan selain tugas utama memonitoring dana bantuan yang dikucurkan ke masing-masing koperasi," paparnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Umum dan Hukum LPDB-KUMKM Jaenal Aripin mengemukakan Kantor Satgas Monitoring secara fungsi memiliki tiga peran utama yakni pertama, monitoring dan evaluasi kepada mitra yang dapat penyaluran dana.

"Semua mitra bisa termaintenance dengan baik sekaligus menjadi strategi LPDB untuk memudahkan memonitoring dan evaluasi," katanya.

Selain itu, menjadi wadah yang berfungsi mengingatkan mitra untuk tepat waktu mengembalikan modal yang telah didapatkan, sesuai jangka waktu yang ditetapkan sebelumnya, satu hingga lima tahun.

Kantor Satgas Monitoring juga berfungsi sebagai media konsultasi untuk menyampaikan proposal bagi seluruh koperasi dan UMKM yang tidak hanya di Sulawesi Selatan tetapi juga di Sulawesi Barat serta provinsi di Pulau Sulawesi.
Foto bersama Direktur Utama LPDB-KUMKM Kementrian Koperasi, Braman Setyo dengan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sulsel, Abd Malik Faisalsebagai pada peresmian Kantor Satgas Monitoring LPDB-KUMKM di Kantor Dinas Koperasi dan UKM Sulawesi Selatan, Jalan AP Pettarani Makassar, Jumat (11/10/2019). ANTARA Foto/Nur Suhra Wardyah

"Satgas yang ada di Makassar harus dioptimalkan fungsinya sebagai sarana konsultasi. Ada staf lima orang yang akan didatangkan dari Jakarta untuk berkantor di Makassar. Mudah-mudahan penyaluran bisa dioptimalkan sehingga target bisa tercapai," harapnya.

Kehadiran Kantor Satgas Monitoring ini di Sulawesi Selatan menjadi yang ketiga dari lima Satgas yang direncanakan hadir di Indonesia selama 2019. Setelah hadir di Sulsel, Satgas Monitoring juga akan ada di Riau dan Bandung Jawa Barat.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sulsel, Abd Malik Faisal menyampaikan kehadiran Satgas Monitoring akan memudahkan para pelaku koperasi untuk mendapatkan modal seperti yang kerap dikeluhkan. Namun tetap sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan LPDB.

"Modal LPDB ini dengan catatan yang lebih kreadible dengan 12 syarat untuk mendapatkan modal. Dan kami dari pemerintah akan mengawal pinjaman yang diberikan," tegasnya.

Rencananya, pekan depan kantor Satgas Monitoring akan mulai beroperasi yang diawali dengan memperbanyak kegiatan sosialisasi pemanfaatan anggaran.

"Semuanya harus kita bangun, jangan lagi mau kembali ke masa lalu. Diskop Sulsel akan turun mengawal pemanfaatan anggaran. Kita akan buat klinik koperasi untuk konsultasi bagi koperasi bermasalah maupun yang ingin mengembangkan koperasinya agar betul-betul paham soal koperasi," paparnya.
Pewarta :
Editor: Suriani Mappong
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar