Mamuju (ANTARA) - Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat mengadakan program Monitoring dan Evaluasi (Monev) untuk program Indonesia Sehat dengan Persetujuan Keluarga (PIS-PK) di Puskesmas Kabupaten Majene.
Kepala pelayanan kesehatan Dinkes Provinsi Sulbar, Dra Hj Sufiani, APT, M.Kes di.Mamuju, Sabtu, mengatakan, tim melaksanakan monev PIS-PK di sejumlah puskesmas di antaranya PKM Sendana II, PKM Tammero'do, PKM Totoli, PKM Lembang dan Dinas Kesehatan Kabupaten Majene.
Ia mengatakan, implementasi PIS-PK diperuntukkan bagi kemudahan akses pelayanan kesehatan, persetujuan kesehatan, pembiayaan dan prasarana termasuk program kesehatan masyarakat dan perseorangan.
"Program tersebut mencakup seluruh keluarga di wilayah kerja Puskesmas dengan meperhatikan manajemen Puskesmas," katanya.
Dia mengatakan, kegiatan Monev ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi terkait pelaksanan PIS - PK di Puskesmas kabupaten Majene.
Di samping itu untuk pembinaan Puskesmas agar PIS-PK dapat mendukung peningkatan mutu pelayanan kesehatan.
"Program PIS-PK ini telah diintegrasikan dengan program pemerintah Sulbar yakni mandiri, cerdas, dan sehat (Marasa) sehingga dibutuhkan penguatan hubungan sektor untuk membuat program kesehatan," katanya.
Ia menilai, dalam pelaksanaan PIS-PK masih ada beberapa kendala seperti kesulitan menginput data karena lemahnya jaringan, permasalahan demografi yang sulit karena beberapa wilayah kerja Puskesmas tergantung di perbatasan, selain itu keterbatasan pengetahuan tentang aplikasi, dan data hasil kunjungan rumah tangga tidak diintervensi lebih lanjut secara maksimal pemerintah.
Oleh karena itu, ia meminta agar bimbingan baik dari Dinas Kesehatan kabupaten maupun dari Dinas Kesehatan provinsi terus dilakukan kepada puskesmas yang ada di Majene mendukung program kesehatan.b
Berita Terkait
Kesbangpol Sulbar mengantisipasi potensi kerawanan jelang Idul Fitri
Jumat, 29 Maret 2024 18:46 Wib
Sulbar siapkan regulasi jasa konstruksi untuk keselamatan pekerja
Jumat, 29 Maret 2024 18:44 Wib
DPRD dan Pemprov Sulbar matangkan Ranperda RTRW
Jumat, 29 Maret 2024 18:35 Wib
Bawaslu Sulbar memperkuat pemahaman regulasi hadapi PHPU
Kamis, 28 Maret 2024 23:26 Wib
Bawaslu Sulbar mengevaluasi pelaksanaan pemilu
Kamis, 28 Maret 2024 2:24 Wib
DPRD Sulbar menyusun Ranperda kemudahan berinvestasi
Kamis, 28 Maret 2024 2:23 Wib
Sinergisitas pemprov dan DPRD menghasilkan 24 penghargaan untuk Sulbar
Rabu, 27 Maret 2024 20:42 Wib
Bawaslu Sulbar meningkatkan kapasitas pengawas hadapi pilkada serentak
Rabu, 27 Maret 2024 1:48 Wib