Ketua MUI Sulawesi Barat dukung Polri perangi paham radikal

id mui sulbar,dukung polri,perangi paham radikal

Ketua MUI Sulawesi Barat dukung Polri perangi paham radikal

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Barat KH Nur Husain (Foto Humas Polda Sulbar)

Mamuju (ANTARA) - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Barat KH Nur Husain menyatakan, siap memperkuat sinergi dengan kepolisian guna memerangi paham  radikal di daerah itu.

"Penguatan sinergi antara MUI dengan kepolisan di Sulbar dipandang penting dilakukan sebagai upaya pencegahan dini paham radikal maupun tindak pelanggaran hukum oleh suatu kelompok tertentu, dengan memaksimalkan pembinaan umat," kata KH Nur Husain, di Mamuju, Senin.

"Pembinaan umat yang kami lakukan bersama dengan Polda Sulbar selama ini dengan cara aktif melakukan silaturahim dan melancarkan program sholat Subuh berjamaah ke masjid-masjid dan berdialog dengan jamaah untuk menghasilkan solusi dari setiap persoalan yang ada," tambahnya.

Upaya ini menurutnya, sangat strategis karena dapat langsung bertatap muka dengan masyarakat atau jamaah di masjid, membahas segala sesuatu persoalan yang terjadi atau bahkan jika akan terjadi.

"Meskipun sampai saat ini kami tidak menemukan pemahaman radikal di kelompok masyarakat, namun tetap harus kita waspadai dengan dilakukan pencegahan sedini mungkin," ujarnya.

Ia mengaku optimistis, pemahaman radikal dapat dicegah jika ditangani secara bersama-sama oleh para alim ulama, tokoh masyarakat serta pihak terkait lainnya.

Ia juga mengecam segala tindakan anarkis yang dilakukan oleh para oknum saat menyampaikan aspirasi.

"Semestinya memberikan nasehat dengan mendatangi pemimpin, dilakukan dengan cara-cara yang baik, bukan malah melakukan perusakan," tuturnya.

Terkait pelantikan presiden dan wakil presiden, pihaknya juga mengajak seluruh masyarakat Mamuju untuk mendukung terciptanya suasana yang kondusif dan menolak segala isu-isu negatif yang sifatnya provokatif.

"Ayo Sukseskan pelantikan presiden demi keamanan dan ketertiban Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," kata KH Nur Husain.

Sementara, Kabid Humas Polda Sulbar AKBP Mashura mengatakan bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan tanggung jawab bersama.

"Keamanan negeri ini harus menjadi tanggung jawab kita bersama dengan menolak segala tindakan anarkis, menolak paham radikal dan ikut menciptakan suasana kondusif saat pelantikan presiden dan wakil presiden," kata Mashura.
Pewarta :
Uploader: Daniel
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar