Djoko Siswanto: Pemangkasan perizinan strategi dongkrak produksi migas

id DEN,migas

Djoko Siswanto: Pemangkasan perizinan strategi dongkrak produksi migas

Ilustrasi - Pengeboran minyak lepas pantai. ANTARA/moneycontrol.com/pri. (moneycontrol.com)

Jika masalah perizinan ini tak dipangkas, minat investor untuk menanamkan modalnya di sektor migas terus menurun

Jakarta (ANTARA) - Sekjen Dewan Energi Nasional (DEN) Djoko Siswanto mengatakan salah satu formula utama dalam strategi mendongkrak produksi migas adalah pemangkasan peraturan perizinan yang menghambat investasi.

Peraturan tersebut tidak hanya di tingkat pusat, melainkan juga diperlukan efisiensi kebijakan di tingkat daerah, menurut Djoko saat dihubungi di Jakarta, Sabtu.

Pria kelahiran Jakarta, 23 Mei 1965 itu, telah mempelajari di sektor migas hampir tiga dekade. Alumnus sarjana Teknik Perminyakan dan Program Doktral pada Teknik Perminyakan ITB itu begitu menaruh perhatian besar terhadap pengembangan sektor minyak dan gas di Tanah Air.

"Sampai saat ini, baru separuh cadangan minyak yang dimiliki Indonesia yang dieksplorasi," ujar mantan Dirjen Migas Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESM).

Menurut dia, ada banyak solusi dan jurus yang bisa dilakukan untuk mendongkrak produksi mempercepat eksplorasi migas nasional.

Pertama, kata dia, eksplorasi minyak dan gas (migas) dari dana Komitmen Eksplorasi Migas dan “Komitmen Kerja Pasti” (KKP) eksplorasi yang sudah tersedia sebesar lebih dari 2,5 miliar dolar AS dinilai segera dipercepat.

Kedua, Djoko mengusulkan, perlunya percepatan pelaksanaan Enhance Oil Recovery (EOR). "Enhance Oil Recovery (EOR) merupakan teknologi yang dapat meningkatkan produksi dan lifting minyak yang ada. Teknologi ini harus segera digunakan, sebab saat ini lifting minyak baru mencapai setengahnya," ungkap alumnus Edinburgh Business School di Herriot Watt University, Inggris.

Ketiga, lanjut dia, peningkatan produksi dan percepatan eksplorasi migas bisa dilakukan dengan memangkas perizinan dan peraturan yang menghambat investasi.

Menurut dia, masalah perizinan seperti peraturan daerah merupakan hambatan yang harus segera diselesaikan.

"Jika masalah perizinan ini tak dipangkas, minat investor untuk menanamkan modalnya di sektor migas terus menurun," katanya.

Keempat, Djoko mengusulkan perlunya membangun sistem online untuk koordinasi antar-kementerian, baik di pusat mau daerah agar proses perizinan bisa lebih cepat.

Di era Revolusi Industri 4.0 ini, kata dia, sistem perizinan harus lebih sederhana dan cepat. "Sistem online perizinan kuncinya," tutur Djoko yang juga menjabat Pengurus Pusat IATMI (Ikatan Ahli Teknik Minyak Indonesia) itu.

Ia optimistis dengan keempat terobosan itu, produksi dan eksplorasi migas di Tanah Air bisa semakin meningkat dan cepat. Selama kariernya di sektor migas.

Sekjen DEN juga telah menciptakan finalisasi formula perhitungan Alpha BBM bersubsidi. Selain itu, ia juga aktif menciptakan SOP verifikasi volume BBM bersubsidi guna menyeimbangkan konsumsi migas.

Djoko juga menjelaskan SOP verifikasi BBM Non-Subsidi dan SOP verifikasi penjualan dan pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa dalam rangka pemungutan Iuran (PNBP) juga salah satu hal yang diperlukan.

 

Pewarta :
Editor: Amirullah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar