Kuasa hukum jurnalis korban kekerasan layangkan surat ke Bidpropam Polda Sulsel

id Kasus kekerasan jurnalis,LBH Pers Makassar, Makassar

Kuasa hukum jurnalis korban kekerasan layangkan surat ke Bidpropam Polda Sulsel

Suasana pendampingan kuasa hukum tiga jurnalis yang menjadi korban kekerasan oknum kepolisian saat melakukan peliputan. ANTARA Foto/HO/Humas LBH Pers Makassar

Makassar (ANTARA) - Tim Kuasa Hukum kekeraasan jurnalis, yang tergabung dalam LBH Pers Makassar melayangkan surat klarifikasi dan keberatan atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Laporan Bidpropam Polda Suksel  atas dugaan pelanggaran etik dan disiplin oleh oknum kepolisian.

Layanan  surat tersebut dilayangkan di Makassar pada Senin, terkait surat laporan polisi Nomor 54-B/IX/2019/Subbag Aduan tanggal 26 September 2019 yang dikeluarkan oleh Bidpropam Polda Sulsel.

Surat dari LBH Pers Nomor 02/LBH pers-Mks/X/2019 tertanggal 21 Oktober 2019 yang ditujukan ke Bidpropam Polda Sulsel dan ditembuskan kepada Polda Sulsel. 

"Selain itu, surat juga ditembuskan kepada Kepala Polisi RI, Divisi Propam Mabes Polri, Kompolnas, Komnas HA, Dewan Pers dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)," ujar Tim Penasehat Hukum, Fajriani Langgeng di Makassar.

Beberapa poin yang tertuang dalam surat tersebut yakni, meminta penjelasan atas tidak dimasukannya oknum anggota polisi berinisial GR sebagai terperiksa pemukulan jurnalis, padahal berdasarkan keterangan korban dan bukti foto dan video jelas menerangkan perbuatan oknum polisi berinisial GR tersebut.

‌LBH Pers Makassar juga meminta kepada Bidpropam Polda Sulsel untuk tetap melanjutkan proses etik dan disiplin tanpa menunggu proses pidananya, didasarkan pada ketentuan PP 2 Tahun 2003 pasal 12 (1) jo Perkaporli 14/2011 pasal 28 ayat (2) yang intinya menyatakan "sanksi etik dan disiplin tidak menghilangkan tuntutan pidana,"

"Oleh karenanya tidak ada alasan hukum untuk menunda proses yang dimaksud. LBH Pers Makassar meminta kepada pihak Polda Sulsel agar proses penegakan hukum secara transparan dan akuntabel," tegas Fajri.

‌Selain itu, LBH Pers Makassar juga meminta pihak Polda Sulsel untuk melakukan audit investigasi guna menemukan kebenaran peristiwa dan pelaku oknum polisi terduga pelanggar.
Pewarta :
Editor: Laode Masrafi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar