London (ANTARA) - Oposisi Inggris, Partai Buruh, Selasa, mengatakan pihaknya menjadi serangan siber skala besar pada platform digitalnya hanya beberapa minggu sebelum pemilihan nasional, tapi yakin tidak ada pelanggaran data yang terjadi.
Dinas keamanan Inggris telah memperingatkan bahwa Rusia dan negara-negara lain dapat menggunakan serangan siber atau pesan politik yang memecah belah di media sosial untuk mencoba mengganggu pemilihan 12 Desember.
"Kami telah mengalami serangan dunia maya yang canggih dan berskala besar pada platform digital Buruh," kata seorang juru bicara partai dalam sebuah pernyataan.
"Kami mengambil tindakan cepat dan upaya ini gagal karena sistem keamanan kami yang kuat. Integritas semua platform kami dipertahankan dan kami yakin bahwa tidak ada pelanggaran data yang terjadi."
Seorang pejabat keamanan yang mengetahui masalah ini mengatakan kepada Reuters bahwa serangan itu adalah upaya yang tidak berlangsung lama dan relatif tidak canggih untuk menjatuhkan beberapa situs partai dengan membanjiri mereka dengan lalu lintas berbahaya.
"Itu benar-benar sangat sehari-hari, tidak lebih dari apa yang Anda harapkan untuk dilihat secara teratur," kata pejabat itu. "Sepertinya seseorang bosan di kamar mereka dengan botnet."
Juru bicara Partai Buruh mengatakan, pihaknya telah melaporkan insiden itu ke Pusat Keamanan Siber Nasional dan bahwa sementara serangan itu "memperlambat beberapa kegiatan kampanye kami", dan telah dipulihkan sebelumnya pada hari Selasa.
Pusat Keamanan Siber Nasional Inggris, bagian dari badan intelijen sinyal GCHQ, tidak dapat segera dihubungi untuk dimintai komentar.
Orang-orang Inggris pergi ke tempat pemungutan suara pada 12 Desember dalam pemilihan yang diserukan oleh Perdana Menteri Boris Johnson untuk mencoba memecahkan kebuntuan Brexit di parlemen lebih dari tiga tahun sejak negara itu memutuskan untuk meninggalkan Uni Eropa.
Sebuah laporan oleh Komite Intelijen dan Keamanan parlemen telah menyelidiki aktivitas Rusia dalam politik Inggris dan dilaporkan termasuk tuduhan mata-mata dan campur tangan dalam jajak pendapat, termasuk referendum Brexit 2016 dan pemilihan nasional 2017.
Namun, pemerintah telah menolak untuk menerbitkannya sebelum pemilihan mendatang.
Sumber: Reuters
Berita Terkait
Pemprov Sulsel memberikan pelatihan pengelolaan keamanan siber
Selasa, 27 Februari 2024 5:35 Wib
Web KPU menjadi sarana pengecekan hasil Pemilu 2024
Kamis, 15 Februari 2024 14:07 Wib
Polri ungkap kejahatan siber dengan modus "love scaming" jaringan internasional
Sabtu, 20 Januari 2024 0:45 Wib
TKN sebut pasangan Prabowo-Gibran fokus bangun pertahanan siber
Minggu, 7 Januari 2024 17:24 Wib
Polri kantongi izin dari Kemenpan RB membentuk Ditsiber di 8 polda
Kamis, 28 Desember 2023 5:38 Wib
Diskominfo Makassar gelar kampanye literasi keamanan siber bagi guru-siswa
Sabtu, 16 Desember 2023 2:00 Wib
Panglima TNI mengoptimalkan satuan siber dan pesawat nirawak
Jumat, 1 Desember 2023 13:50 Wib
Pj Gubernur Sulsel : Perkuat proteksi cegah penyebaran hoaks
Senin, 20 November 2023 19:30 Wib