BI Sulsel : Inflasi Sulsel cukup rendah

id Tim Pengendali inflasi Daerah (TPID), Sulsel, Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah, Makassar

BI Sulsel : Inflasi Sulsel cukup rendah

Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah bersama Kepala Grup Advisory dan Pengembangan Ekonomi, Bank Indonesia Provinsi Sulsel Endang Kurnia Saputra pada pertemuan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sulsel yang dihadiri pihak terkait dari 24 kabupaten/kota di Sulsel di ruang Rapat Pimpinan, Kantor Gubernur di Makassar, Jumat (15/11/2019). ANTARA Foto/Suriani Mappong

Makassar (ANTARA) - Kepala Grup Advisory dan Pengembangan Ekonomi, Bank Indonesia Provinsi Sulsel Endang Kurnia Saputra mengatakan, inflasi Sulsel dinilai cukup rendah dengan mempertahankan 3,5 plus minus satu persen pada 2019.

Hal itu dikemukakan Endang disela pertemuan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Sulsel di Makassar, Jumat.

Dia mengatakan, kondisi inflasi yang dibawah 4 persen ini, BI memprediksi dapat dipertahankan hingga 2020. Sementara dari sisi pertumbuhan ekonomi, Sulsel masih tumbuh diatas tujuh persen atau jauh diatas rata-rata pertumbuhan nasional yang berkisar lima persen.
 
Pada pertemuan rutinitas High Level Meeting TPID Sulsel itu, turut membahas keluhan kenaikan premi Badan Penelenggara Jaminan Sosial (BPJS) hingga kelangkaan solar yang menghambat distrubusi barang menjadi fokus pembahasan semua stakeholder.

Hal itu diungkapkan Wali Kota Parepare H Taufan Pawe yang menyebutkan bahwa pada dasarnya semua pemerintah daerah mendukung pemerintah pusat dalam setiap programnya.

Hanya saja terkait kenaikan premi atau iuran BPJS Kesehatan yang naik 100 persen untuk pasien kelas 3, lanjut dia, dinilai memberatkan masyarakat khususnya yang ekonomi lemah dan memiliki anggota keluarga yang banyak.

"Kami ingin keluar dari masalah ini 100 persen, dengan  berpedoman pada basis kesehatan terpadu dan ini menjadi indikator untuk membantu masyarakat ekonomi lemah," katanya.

Kondisi itu yang nota bene sedikit banyaknya akan berpengaruh terhadap inflasi, juga dipengaruhi dengan persoalan akurasi dan pembaharuan data di lapangan.

Pasalnya, peserta yang tercatat menunggak, biasanya karena sudah ada peserta yang sudah berpindah ke daerah lain atau pun sudah meninggal dunia. Karena itulah diharapkan pendataan ulang dan 'up date" terus dilakukan.

"Parepare sendiri yang merupakan niaga saat ini mencatat inflasi 1,69 persen," katanya.

Sementara itu, Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah selain mempertanyakan kepada pihak Pertamina akan pemenuhan solar subsidi di lapangan, juga bahan bakar minyak (BBM) jenis elpiji yang bersubsidi.

Perwakilan PT Pertamina MOR VII I Ketut Permadi menjelaskan, Pertamina penyaluran solar bersubsidi sesuai acuan kebijakan dari pemerintah pusat dan kondisi di lapangan penyaluran itu sudah over kuota 16,9 persen.

"Tapi kami sudah dapat sinyal dari pusat untuk menambah kuota penyaluran setelah menyikapi kondisi di lapangan," katanya.

Sementara penyaluran gas elpiji bersubsidi, lanjut dia, masih memiliki kuota yang cukup. Untuk memantau di lapangan, pihak Pertamina dan pihak terkait sudah membentuk Satgas terutama memantau permintaan dan penyaluran gas elpiji bersubsi pada perayaan Natal dan Tahun Baru.

Kepala Grup Advisory dan Pengembangan Ekonomi, Bank Indonesia Provinsi Sulsel Endang Kurnia Saputra (kanan) memberikan penghargaan pada Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah (kiri) disela pertemuan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sulsel yang dihadiri pihak terkait dari 24 kabupaten/kota di Sulsel di ruang Rapat Pimpinan, Kantor Gubernur di Makassar, Jumat (15/11/2019). ANTARA Foto/Suriani Mappong
Pewarta :
Uploader: Daniel
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar