Bali (ANTARA) - Ketua Fraksi PKS MPR RI Tifatul Sembiring mengatakan fraksinya sepakat amendemen terbatas UUD 1945, khususnya terkait menghadirkan kembali haluan negara agar program pemerintahan berjalan secara berkelanjutan.
"Jadi, menurut saya, isu amendemen mungkin masih bisa tapi sangat terbatas, misalnya haluan negara saja dan juga itu disepakati semua pimpinan partai," kata Tifatul dalam acara Pers Gathering MPR RI, di Bali, Jumat malam.
Dia mengatakan, untuk jangka panjang harus ditetapkan satu visi-misi Presiden dalam sebuah haluan negara sehingga apabila presiden ganti maka visi pembangunan tidak berganti.
Menurut dia, kalau tidak ada haluan negara, nanti dikhawatirkan masyarakat dan pemimpin akan bingung arah pembangunan mau dibawa ke mana.
"Jadi arahnya untuk jangka panjang kita mau ke mana, jangan memilih pemimpin setelah 10 tahun belok lagi," ujarnya.
Menurut dia, kalau semua unsur fraksi dan kelompok DPD RI di MPR sepakat dilakukannya amendemen terbatas hanya terkait haluan negara, maka itu bisa berlangsung dengan lancar.
Tifatul mengatakan sebenarnya sudah lama wacana amendemen UUD 1945 dibuka dan kalau direalisasikan maka kemungkinan DPD RI akan mengusulkan perubahan Pasal 22D terkait penguatan institusi tersebut seperti dilibatkan dalam pembuatan UU dan penganggaran.
"Yang lain kan tidak mau berbagi kekuasaan, PDIP dan Gerindra mau kembali ke UUD 1945, kalau itu terjadi maka lembaga-lembaga seperti MK akan bubar, lalu pemilihan Presiden kembali di MPR lagi," katanya.
Berita Terkait
Pengamat: Wacana pengubahan BUMN jadi koperasi berpotensi langgar UUD 1945
Senin, 5 Februari 2024 15:42 Wib
Bamsoet : Desakan amandemen ke-5 UUD 1945 semakin kuat
Selasa, 24 Oktober 2023 5:34 Wib
Ketua MPR mengingatkan kembali sejarah lahirnya konstitusi Indonesia
Jumat, 18 Agustus 2023 17:48 Wib
Komisi III DPR: Sebaiknya pembahasan amendemen UUD 1945 setelah Pemilu 2024
Jumat, 18 Agustus 2023 17:37 Wib
Ketua MPR: Amendemen UUD akan dibahas setelah Pemilu 2024
Rabu, 9 Agustus 2023 18:39 Wib
Wakil Ketua MPR: Perlu penguatan DPD meski tanpa amendemen konstitusi
Jumat, 14 Juli 2023 17:28 Wib
Anggota DPR RI mensosialisasikan empat pilar kebangsaan
Senin, 27 Maret 2023 20:06 Wib
Perludem menilai putusan PN Jakpus soal penundaan pemilu bertentangan dengan UUD
Kamis, 2 Maret 2023 23:18 Wib