TPID bahas masalah premi BPJS dan kelangkaan solar

id TPID Sulsel, High Level Meeting, Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah, Makassar

TPID bahas masalah premi BPJS dan kelangkaan solar

Suasana kegiatan High Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Daerah Sulawesi Selatan yang menghadirkan stakeholder dan 24 Pemkab/Pemkot se-Sulsel di Ruang Rapat Pimpinan, Kantor Gubernur Sulsel di Makassar, Jumat (15/11/2019). ANTARA Foto/Suriani Mappong

Makassar (ANTARA) - Pertemuan Tim Pengendali Inflasi Daerah Sulawesi Selatan (TPID Sulsel) membahas masalah kenaikan premi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan hingga kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) solar yang akhir-akhir ini menimbulkan keluhan di kalangan masyarakat.

"Pertemuan ini untuk membahas semua yang terkait dengan perkembangan ekonomi di Sulsel, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi  di tingkat kabupaten/kota," kata Gubenur Sulsel HM Nurdin Abdullah di Makassar, Jumat.

Pada pertemuan tersebut Wali Kota Parepare Taufan Pawe mengatakan pada dasarnya pemerintah daerah sangat mendukung pemerintah pusat dalam melaksanakan program nasional. 

Hanya saja terkait kenaikan premi atau iuran BPJS Kesehatan yang naik 100 persen untuk pasien kelas 3, lanjut dia, dinilai memberatkan masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah dan kepala keluarga yang memiliki banyak anggota.

"Kami ingin keluar dari masalah ini seratus persen, dengan  berpedoman pada basis kesehatan terpadu dan ini menjadi indikator untuk membantu masyarakat ekonomi lemah," katanya.

Menurut dia, kondisi itu akan berpengaruh terhadap inflasi, apalagi kalau  dipengaruhi dengan persoalan akurasi dan pembaharuan data di lapangan.

Pasalnya, kata dia, peserta yang tercatat menunggak biasanya karena sudah ada peserta yang sudah berpindah ke daerah lain atau sudah meninggal dunia, sehingga diharapkan pendataan ulang dan terus  dilakukan secara 'up date" 

Pada kesempatan itu Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah juga mempertanyakan kepada pihak Pertamina terkait kebutuhan  BBM solar subsidi dan gas elpiji bersubsidi di lapangan.

Perwakilan PT Pertamina MOR VII I Ketut Permadi mengatakan pihaknya menyalurkan solar bersubsidi sesuai acuan kebijakan dari pemerintah pusat dan kondisi di lapangan dan kondisi distribusi BBM tersebut saat ini sudah 'over' kuota sekitar 16,9 persen. 

"Tapi kami juga sudah mendapat sinyal dari pusat untuk menambah kuota penyaluran solar setelah melihat kondisi kebutuhan di lapangan," katanya.

Sementara kondisi gas elpiji bersubsidi, lanjut dia, kuota Sulsel masih memiliki stok yang cukup. Untuk memantau di lapangan, Pertamina dan pihak terkait juga sudah membentuk satuan tugas terutama memantau kebutuhan BBM bersubsidi dalam menghadapi perayaan Natal dan Tahun Baru.

 
Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah didampingi Kepala Grup Advisory dan Pengembangan Ekonomi BI Sulsel Endang Kurnia Saputra (kanan) di sela acara "High Level Meeting" Tim Pengendali Inflasi Daerah Sulawesi Selatan di Makassar, Jumat (15/11/2019). Foto ANTARA/Suriani Mappong
Pewarta :
Editor: Laode Masrafi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar