TPID bahas masalah premi BPJS dan kelangkaan solar
Makassar (ANTARA) - Pertemuan Tim Pengendali Inflasi Daerah Sulawesi Selatan (TPID Sulsel) membahas masalah kenaikan premi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan hingga kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) solar yang akhir-akhir ini menimbulkan keluhan di kalangan masyarakat.
"Pertemuan ini untuk membahas semua yang terkait dengan perkembangan ekonomi di Sulsel, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi di tingkat kabupaten/kota," kata Gubenur Sulsel HM Nurdin Abdullah di Makassar, Jumat.
Pada pertemuan tersebut Wali Kota Parepare Taufan Pawe mengatakan pada dasarnya pemerintah daerah sangat mendukung pemerintah pusat dalam melaksanakan program nasional.
Hanya saja terkait kenaikan premi atau iuran BPJS Kesehatan yang naik 100 persen untuk pasien kelas 3, lanjut dia, dinilai memberatkan masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah dan kepala keluarga yang memiliki banyak anggota.
"Kami ingin keluar dari masalah ini seratus persen, dengan berpedoman pada basis kesehatan terpadu dan ini menjadi indikator untuk membantu masyarakat ekonomi lemah," katanya.
Menurut dia, kondisi itu akan berpengaruh terhadap inflasi, apalagi kalau dipengaruhi dengan persoalan akurasi dan pembaharuan data di lapangan.
Pasalnya, kata dia, peserta yang tercatat menunggak biasanya karena sudah ada peserta yang sudah berpindah ke daerah lain atau sudah meninggal dunia, sehingga diharapkan pendataan ulang dan terus dilakukan secara 'up date"
Pada kesempatan itu Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah juga mempertanyakan kepada pihak Pertamina terkait kebutuhan BBM solar subsidi dan gas elpiji bersubsidi di lapangan.
Perwakilan PT Pertamina MOR VII I Ketut Permadi mengatakan pihaknya menyalurkan solar bersubsidi sesuai acuan kebijakan dari pemerintah pusat dan kondisi di lapangan dan kondisi distribusi BBM tersebut saat ini sudah 'over' kuota sekitar 16,9 persen.
"Tapi kami juga sudah mendapat sinyal dari pusat untuk menambah kuota penyaluran solar setelah melihat kondisi kebutuhan di lapangan," katanya.
Sementara kondisi gas elpiji bersubsidi, lanjut dia, kuota Sulsel masih memiliki stok yang cukup. Untuk memantau di lapangan, Pertamina dan pihak terkait juga sudah membentuk satuan tugas terutama memantau kebutuhan BBM bersubsidi dalam menghadapi perayaan Natal dan Tahun Baru.
"Pertemuan ini untuk membahas semua yang terkait dengan perkembangan ekonomi di Sulsel, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi di tingkat kabupaten/kota," kata Gubenur Sulsel HM Nurdin Abdullah di Makassar, Jumat.
Pada pertemuan tersebut Wali Kota Parepare Taufan Pawe mengatakan pada dasarnya pemerintah daerah sangat mendukung pemerintah pusat dalam melaksanakan program nasional.
Hanya saja terkait kenaikan premi atau iuran BPJS Kesehatan yang naik 100 persen untuk pasien kelas 3, lanjut dia, dinilai memberatkan masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah dan kepala keluarga yang memiliki banyak anggota.
"Kami ingin keluar dari masalah ini seratus persen, dengan berpedoman pada basis kesehatan terpadu dan ini menjadi indikator untuk membantu masyarakat ekonomi lemah," katanya.
Menurut dia, kondisi itu akan berpengaruh terhadap inflasi, apalagi kalau dipengaruhi dengan persoalan akurasi dan pembaharuan data di lapangan.
Pasalnya, kata dia, peserta yang tercatat menunggak biasanya karena sudah ada peserta yang sudah berpindah ke daerah lain atau sudah meninggal dunia, sehingga diharapkan pendataan ulang dan terus dilakukan secara 'up date"
Pada kesempatan itu Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah juga mempertanyakan kepada pihak Pertamina terkait kebutuhan BBM solar subsidi dan gas elpiji bersubsidi di lapangan.
Perwakilan PT Pertamina MOR VII I Ketut Permadi mengatakan pihaknya menyalurkan solar bersubsidi sesuai acuan kebijakan dari pemerintah pusat dan kondisi di lapangan dan kondisi distribusi BBM tersebut saat ini sudah 'over' kuota sekitar 16,9 persen.
"Tapi kami juga sudah mendapat sinyal dari pusat untuk menambah kuota penyaluran solar setelah melihat kondisi kebutuhan di lapangan," katanya.
Sementara kondisi gas elpiji bersubsidi, lanjut dia, kuota Sulsel masih memiliki stok yang cukup. Untuk memantau di lapangan, Pertamina dan pihak terkait juga sudah membentuk satuan tugas terutama memantau kebutuhan BBM bersubsidi dalam menghadapi perayaan Natal dan Tahun Baru.