PWI dan MPR kerja sama sosialisasikan amendemen UUD 1945

id Pwi, mpr

PWI dan MPR kerja sama sosialisasikan amendemen UUD 1945

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menerima kunjungan pengurus PWI Pusat di Gedung MPR-DPR RI, Jakarta, Rabu (20/11/2019) (Dok PWI)

Mungkin perlu juga pemilihan presiden diamendemen, misalnya masa jabatan bisa dilakukan untuk tiga periode
Jakarta (ANTARA) - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI akan bekerja sama untuk menyosialisasikan rencana amendemen UUD 1945.

Rencana itu disampaikan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo ketika menerima kunjungan pengurus PWI Pusat di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu.

Pengurus PWI itu terdiri atas Sekjen PWI Mirza Zulhadi sebagai pemimpin rombongan, Ketua Dewan Kehormatan Ilham Bintang, Ketua Bidang Pendidikan Nurjaman Mochtar, Ketua Bidang Kerjasama Antar Lembaga Zulkifli, Wakil Sekjen Pro Suprapto, dan Direktur Kerjasama Wartawan ASEAN Dar Edi Yoga.

Rencananya, amendemen UUD 1945 akan disosialisasikan ke 514 kabupaten/kota di Indonesia agar mendapat masukan dari berbagai lapisan masyarakat, sivitas akademika, dan wartawan.

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi itu akan memakan waktu tiga tahun, yakni hingga 2022.

"Mungkin perlu juga pemilihan presiden diamendemen, misalnya masa jabatan bisa dilakukan untuk tiga periode," ujar Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo.

Selain sosialisasi amendemen UUD 1945, Bamsoet menyepakati gagasan Ketua DK PWI Ilham Bintang terkait kerja sama sosialisasi Kode Etik Jurnalistik dan Kode Perilaku Wartawan saat sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di seluruh pelosok Nusantara.

Pada kesempatan itu, Sekjen PWI Mirza Zulhadi juga melaporkan rencana pelaksanaan Hari Pers Nasional yang akan berlangsung di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pada 6-9 Februari 2020.

Ketua MPR diminta hadir pada puncak perayaan HPN pada 9 Februari 2020, serta menjadi pembicara dalam kegiatan seminar HPN.

Terkait HPN 2020, Ketua Bidang Pendidikan PWI Pusat Nurjaman berharap Kalsel dapat menjadi pintu gerbang perdagangan internasional menggantikan Singapura, mengingat posisi Kalsel berada di tengah-tengah Indonesia.

Bahkan, Kalsel akan menjadi daerah penyangga calon ibu kota baru Indonesia di Kalimantan Timur.

"Selain mengadakan konvensi tentang dunia pers, dunia medsos, HPN juga akan membuat seminar tentang pariwisata dan  perkembangan bisnis daerah Kalimantan Selatan, dengan mengundang berbagai tokoh daerah maupun pusat," kata Nurjaman.
Pewarta :
Editor: Amirullah
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar