Mamuju (ANTARA) - Bupati Majene Provinsi Sulawesi Barat, Fahmi Massiara menyebut bahwa daerah itu memiliki potensi pengembangan ekonomi dari panjang garis pantai 125 kilometer hingga ke perbatasan Mamuju.
"Majene memiliki potensi pesisir yang menjanjikan karena memiliki panjang garis pantai hingga 125 kilometer," kata Fahmi Massiara, Senin.
Bupati mengatakan, kawasan garis pantai itu telah terblok-blok, termasuk kawasan nelayan dan juga pengembangan mangrove dan destinasi pariswisata.
Penegasan itu disampaikan Fahmi Massiara terkait kunjungan kerja tim Rektor dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Unhas Makassar Prof DR Alimuddin Unde ke Kabupaten Majene.
Bupati menyampaikan, selain pengembangan kawasan pesisir, Pemkab Majene juga fokus pada pengembangan sektor peternakan.
"Kami juga fokus pada pengembangan sektor peternakan, khususnya kambing dan sapi. Setiap tahun, ribuan ternak kami kirim ke Pulau Kalimantan," ujar Fahmi Massiara.
Terkait kegiatan sistem informasi dan database kelitbangan Kabupaten Majene, Fahmi Masiara menyebutkan bahwa hal itu akan menjadi media komprehensif dan terpercaya sebagai sumber infromasi seputar pemerintah.
Bupati meminta agar Balitbang banyak berbenah diri, dalam rangka mewujudkan program pemerintah daerah dengan MP3.
Juga lanjutnya, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan Balitbang untuk merumuskan kebijakan pembangunan daerah.
"Selain itu, meningkatkan daya guna hasil-hasil litbang sebagai basis dalam membangun daya saing dan kemandirian daerah. Hasil penelitian dan kajian Balitbang Kabupaten Majene dapat memeperkuat landasan proses pengambilan kebijakan strategis, sebagai rujukan rekomendasi kepada pemerintah daerah dan OPD, terkait hasil penelitian dan kajian yang relevan dengan kebutuhan daerah," terang Fahmi Massiara.
Sementara, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Unhas Prof DR Alimuddin Unde mengatakan, Unhas tidak hanya mengurus pendidikan dan mahasiswa, tapi juga terkait dengan penelitian dan membangun kemitraan.
Unhas lanjut Alimuddin Unde, telah banyak menjalin kemitraan dengan pemerintah daerah, baik itu di Sulawesi Selatan maupun di Sulawesi Barat.
"Banyak kemitraan dengan kabupaten di Sulsel dan Sulbar. Upaya ini, melalui penelitian semaksimal mungkin untuk berkontribusi bagi daerah," kata Alimuddin Unde.
LPPM Unhas kata Alimuddin Unde, memiliki dana riset Rp54 miliar, sehingga kebutuhan pemerintah daerah terkait riset, akan terus didukung.
Sejak tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Majene dan Universitas Hasanuddin Makassar telah menjalin kerja sama, yang dikuatkan melalui nota kesepahaman/ MoU.
Beberapa poin kerjasama diantaranya, survei potensi pengembangan kawasan ekonomi yang mencakup kawasan agribisnis dalam bentuk olahan.
Selain itu, memberi gambaran tentang potensi perekonomian Kabupaten Majene, khususnya di sektor pertanian sehingga dapat menjadi petunjuk bagi pemerintah dalam pengambilan kebijakan pengembangan daerah pada sektor pertanian.
Kunjungan Ketua LPPM dan perwakilan Rektor Unhas tersebut merupakan tindak lanjut dari kemitraan dengan Pemerintah Kabupaten Majene yang juga dirangkaikan seminar hasil-hasil penelitian survei potensi kawasan ekonomi Kabupaten Majene dan sistem informasi dan database kelitbangan.
Berita Terkait
Hari Bumi Sedunia, Aktivis lingkungan Polewali Mandar gelar aksi sampling sampah
Senin, 22 April 2024 19:23 Wib
10 korban banjir dan tanah longsor di Pesisir Selatan Sumbar meninggal dunia
Sabtu, 9 Maret 2024 15:26 Wib
DLHK Polewali Mandar menggelar aksi bersih sampah di pesisir pantai
Rabu, 21 Februari 2024 20:34 Wib
Pemprov Sulsel dan PT Bomar kembangkan benur udang untuk warga pesisir
Minggu, 18 Februari 2024 11:16 Wib
Walhi sesalkan debat cawapres tidak menyinggung pulau kecil dan pesisir
Senin, 22 Januari 2024 12:55 Wib
BMKG: Waspadai gelombang tinggi hingga empat meter di sejumlah perairan Indonesia
Minggu, 21 Januari 2024 11:34 Wib
BMKG mengimbau masyarakat pesisir waspada gelombang tinggi dua hari ke depan
Jumat, 19 Januari 2024 7:33 Wib
Menhan : Pembangunan tanggul laut raksasa jangan terjebak politik 5 tahunan
Rabu, 10 Januari 2024 14:29 Wib