Pemprov Sulbar targetkan turunkan angka kemiskinan hingga 9,91 persen

id sulbar,angka kemiskinan,wagub sulbar ,enny anggraeny anwar

Pemprov Sulbar targetkan turunkan angka kemiskinan hingga 9,91 persen

Wakil Gubernur Sulawesi Barat Enny Anggraeni Anwar pada Rapat Koordinasi Kemiskinan yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah setempat di Lantai II kantor Gubernur Sulbar,  Senin (9/12). (ANTARA/HO/Humas Provinsi Sulbar)

Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menargetkan menurunkan angka kemiskinan pada tahun ini hingga 9,91 persen.

Penegasan itu disampaikan Wakil Gubernur Sulbar Enny Anggraeni Anwar, pada Rapat Koordinasi Kemiskinan yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah setempat di Lantai II kantor Gubernur Sulbar, Senin.

"Kiranya, kita bisa mencapai target nasional atau paling tidak kita bisa lebih baik dari nasional dalam menuntaskan kemiskinan. Jadi berbagai strategi yang akan kita lakukan atau bagaimana bersama-sama dengan seluruh elemen, baik dari perbankan, dari lintas sektoral dan dinas terkait agar kita bekerja sama untuk membahas kemiskinan di Sulawesi Barat," katanya.

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan Presiden lanjut dia, mengeluarkan PP Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, dimana tujuan dikeluarkannya Perpres, yakni mewujudkan visi dan misi pemerintah untuk menurunkan kemiskinan di Indonesia hingga 8,00, pada akhir tahun 2019.

Sementara, dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Provinsi Sulbar lanjutnya, menargetkan sebesar 9,91 persen dan pada 2020 sebesar 9,62 persen.

Untuk mencapai target tersebut Pemprov Sulbar tambah Wagub, membutuhkan sebuah upaya melalui kebijakan strategis yang komprehensif, dimulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha atau sektor swasta dan masyarakat.

"Saya selaku Ketua Tim Penanggulangan Kemiskinan Sulawesi Barat, sangat mengapresiasi rapat yang diadakan hari ini dimana akan membahas bagaimana strategi kita dalam menanggulangi kemiskinan di Sulawesi Barat. Tentu kita menginginkan angka kemiskinan bisa semakin hari semakin menurun di Sulawesi Barat," ujarnya.

Wagub menyatakan, rapat tersebut diharapkan tidak hanya menjadi rapat pembahasan semata, melainkan harus membawa dampak positif yang terus berkesinambungan.

"Terdapat tiga pilar yang ada di program Marasa, yaitu pendidikan, kesehatan dan kemandirian ekonomi. Tentunya, dari kesehatan bagaimana caranya kita mengurangi stunting. Itu salah satu program kemiskinan dan juga dari pendidikan bagaimana cara memberikan pendidikan kepada masyarakat kita, dan tadi saya sebutkan juga ada program dari Menteri Pertanian, yaitu pertanian masuk sekolah dan family farm (petani dalam keluarga) yang menjadi salah satu kemandirian ekonomi dalam memberdayakan masyarakat untuk bisa memperbaiki keadaan ekonomi," katanya.

"Untuk itu, saya harapkan kepada seluruh srakeholder kiranya dapat hadir dalam agenda permasalahan kemiskinan, minimal setiap perwakilan masing-masing instansi, karena diperlukan kepedulian menuntaskan permasalahan kemiskinan di Sulbar," tambahnya.

Sementara, Kepala Bappeda Sulbar, Junda Maulana menyampaikan, persentase penduduk miskin, penduduk dengan pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan, dimana Sulbar mencapai 11,02 persen atau 151,40 ribu orang, turun mencapai 0,23 persen atau secara absolut berkurang 0,38 ribu orang, jika dibandingkan kondisi dibulan maret 2018 yang mencapai 11,25 persen atau 151,78 ribu orang.

"Tingkat ketimpangan penduduk Provinsi Sulbar yang diukur oleh gini ratio tercatat sebesar 0,365 ,dimana angka ini menurun sebesar 0,001 poin jika dibandingkan dengan gini ratio September 2018 sebesar 0,366. Sementara itu, jika dibandingkan gini ratio Maret 2018 sebesar 0,370, gini ratio Maret 2019 turun sebesar 0,005," katanya.
Pewarta :
Uploader: Daniel
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar