KPU Kota Makassar libatkan BPKP awasi dana hibah Pilkada 2020

id KPU Makassar, BPKP Sulsel, anggaraan Pilkada, dana hibah, Pilkada wali kota Makassar, Pilkada serentak, KPU

KPU Kota Makassar libatkan BPKP awasi dana hibah Pilkada 2020

Suasana pertemuan Komisoner KPU Makassar bersama tim BPKP Sulsel di aula kantor KPU Makassar, Sulawesi Selatan, Senin. (9/12/2019). FOTO/HO/Humas KPU Makassar.

Makassar (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar melibatkan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengawasi penggunaan dana hibah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Makassar 2020.

"Tim BPKP datang untuk me-'review' dalam hal memitigasi sekaligus 're-warning' potensi masalah terhadap struktur anggaran Pilkada 2020," ujar Komisioner KPU Makassar Endang Sari di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Senin.

Ia mengatakan sebagai lembaga negara yang bertugas mengawasi penggunaan anggaran, salah satu bentuk keseriusan penyelenggara dengan menggandeng pihak pengawas agar anggaran tepat sasaran.

Pihaknya juga mengapresiasi kedatangan tim BPKP Sulsel untuk memberikan dukungan serta sebagai bentuk komitmen tidak hanya sukses dalam penyelenggaraan pesta demokrasi, tetapi juga penggunaan anggaran Pilkada Kota Makassar 2020.

"Kunjungan itu sebagai bentuk konfirmasi bahwa kami punya komitmen untuk kerja bersih, terukur, dan terbuka dalam mengelola anggaran," tuturnya.

Endang menambahkan, kunjungan tersebut sekaligus momentum yang bertepatan dengan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia.

Sebelumya, KPU Makassar bersama Pemerintah Kota Makassar telah menyetujui anggaran Pilkada 2020 melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) senilai Rp78 miliar lebih untuk digunakan untuk pelaksanaan pilkada serentak di Makassar.

Anggaran awalnya diajukan senilai Rp96 miliar untuk membiayai beberapa kegiatan termasuk sosialisasi, dan setelah dirasionalisasi tim anggaran akhirnya diputuskan menjadi Rp78 miliar lebih.
Pewarta :
Uploader: Daniel
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar