ACC Sulawesi sebut penanganan kasus korupsi masih lemah

id Hari Korupsi se dunia, ACC Sulawesi, kasus korupsi, Makassar, Kejaksaan Polda Sulsel, Kejati Sulsel

ACC Sulawesi sebut penanganan kasus korupsi masih lemah

Direktur Anti Corrupption Committee (ACC) Sulawesi Kadir Wokanubun. ANTARA/Darwin Fatir.

Makassar (ANTARA) - Direktur Lembaga Anti Corrupption Committee (ACC) Sulawesi Selatan Kadir Wokanubun menyebut penanganan kasus korupsi, baik yang ditangani kejaksaan maupun kepolisian masih lemah sebab beberapa di antara kasus itu masih jalan di tempat alias mandek.

"Pekerjaan rumah terbesar penanganan kasus korupsi salah satunya terkait keterbukaan informasi di kejaksaan selama ini belum maksimal," kata Kadir di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin.

Kritikan tersebut berkaitan dengan momentum peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia, sebab selama pemantauan ACC Sulawesi, infomasi perkembangan kasus sangat minim dan terkesan sulit diakses. Padahal secara aturan internal kejaksaan, keterbukaan informasi sudah lama diatur.

"Penanganan kasus korupsi di internal kejaksaan selama ini informasi publik begitu susah untuk didapatkan. Pihak kejaksaan yang menangani kasus korupsi nyaris tertutup dalam hal jumlah kasus yang ditanganinya," ungkap Kadir

Bahkan menjelang akhir tahun tidak diketahui sejauh mana perkembangan kasus-kasus korupsi yang ditangani, hal ini tentu menimbulkan kecurigaan di mata publik.

Padahal, sudah ada Peraturan Jaksa Agung (Perja) nomor 032 tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi dan Instruksi Jaksa Agung RI (Insja) nomor: INS-001/A/JA/6/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik di Kejaksaan yang aturannya jelas.

"Jadi kami heran saja kalau di kejaksaan tertutup kepada pencari informasi. Harapan kami pihak kejaksaan jangan menutup diri terkait dengan informasi publik khususnya penanganan kasus korupsi," ujarnya.

Sedangkan beberapa kasus korupsi, baik yang ditangani ditingkat Kejaksaan Tinggi Sulsel, hingga kejari kabupaten kota dan Polda Sulsel tidak berdampak signifikan. Kasus-kasus korupsi misalnya, DAK Kabupaten Enrekang, DAK Bulukumba dan DAK Kota Pare-pare prosesnya tidak berjalan sesuai harapan.

Tidak sampai di situ, kasus korupsi pengelolaan Perusahaan Daerah (PD) Parkir Kota Makassar, pengadaan alat peraga Iman dan Taqwa (Imtak) Kabupaten Gowa, kasus lahan perumahan Idaman Gowa, Galian C Kabupaten Maros, Bandara Mangkendek Toraja sampai kasus Kandang Ayam di Kota Palopo dinilai progres dan sejumlah kasus lain penanganan perkaranya sangat lambat.

"Kami pikir ini PR bagi kepolisian dan kejaksaan menjalankan dan menegakkan hukum seadil-adilnya, tidak pandang bulu siapa orangnya," tegas dia.

Sementara dari pantauan, peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia di beberapa titik dilakukan sejumlah elemen mahasiswa dari berbagai kampus. Mereka turun ke jalan menyuarakan penuntasan kasus korupsi sambil mengelar orasi di bawah jembatan layang, kantor Kejaksaan Tinggi Sulsel maupun di depan kantor DPRD Sulsel.
Pewarta :
Uploader: Daniel
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar