Makassar (ANTARA) - Petani di Desa Balieng Toa, Kecamatan, Sibulu, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan mengeluhkan pembatasan pupuk dari pihak penyalur di tingkat kecamatan untuk digunakan pada areal persawahannya saat musim tanam.
"Kami dibatasi pupuk, tidak bisa lagi ambil pupuk di kecamatan. Kalau ambil pupuk di kecamatan lain kena denda atau ditangkap. Padahal, tahun lalu kita bisa beli di kecamatan lain, seperti di Cina, Mare' dan lainnya," beber petani setempat, H Mappatang saat dihubungi dari Makassar, Selasa.
Ia mengungkapkan, sampai saat ini pupuk yang akan digunakan di areal persawahan tidak mencukupi sehingga perlu ditambah. Namun kendalanya, pupuk tidak bisa dibeli meski ada uang. Pupuk yang biasa digunakan seperti NPK, SP36, Phospat dan Urea.
Tidak hanya itu, kelompok tani di tingkat kecamatan, sebut dia, yang mengatur jatah pupuk di tiap desa, dan apabila kekurangan tidak bisa lagi diberikan ataupun dibeli, meskipun itu permintaan mendesak. Sementara di kabupaten lain, dari informasi diterima petani bisa membeli pupuk kapan pun tanpa ada pembatasan.
Pihaknya heran dengan pemberlakuan sistem tersebut, dan tidak mengetahui jelas bagaimana aturannya. Padahal, musim tanam kali ini pupuk sangat dibutuhkan, mengingat masih banyak lahan persawahan termasuk lahannya belum diberikan pupuk.
Untuk penyaluran pupuk, lanjut dia, langsung di drop ke desa sesuai dengan jumlahnya, bahkan terkadang kurang. Walaupun dikatakan murah meriah, tapi stoknya terbatas. Ada uang tapi pupuknya tidak ada.
"Lahan saya hanya dua hektare, dan baru sebagian dikasih pupuk karena sudah tidak ada. Begitu juga dengan petani lain disini masih banyak sawah belum diberi pupuk. Pemerintah harus turun tangan menelusuri kekurangan pupuk ini," beber pria ini yang tergabung dalam Koptan Maccililoe.
Tidak hanya persoalan pupuk, hal lain adalah gabah. Petani tidak diperbolehkan menjual ke luar, tapi harus di daerah masing-masing. Kalau pun ada pembeli dari luar dilarang masuk membeli gabah petani sehingga mengurangi penghasilan.
"Semua diatur kelompok tani di kecamatan begitupun hasil panen padi. Kalau ada pedagan dari luar misalnya dari Pinrang atau Sidrap dilarang masuk. Bahkan dihadang di Cabbenge perbatasan Bone. Pembelian gabah juga ditentukan, membuat penghasilan berkurang," beber dia.
Anggota Komisi E, DPRD Sulsel, Ismail Bachtiar membenarkan adanya pembatasan pupuk saat melakukan kunjungan reses di Bone. Sedangkan di kabupaten lain pupuk bebas dipasarkan dan tidak ada pembatasan.
"Saya coba cek ke kabupaten tetangga dan langsung datang ke lahan sawahnya biar faktual. Lokasinya di Kabupaten Soppeng, Sinjai dan Bulukumba, ternyata benar tidak ada pembatasan pupuk disana," ungkapnya.
Politisi muda Fraksi PKS ini menuturkan, meskipun empat daerah tadi bukan daerah pemilihannya, tetapi apa yang disampaikan petani di Bone benar adanya. Sehingga ini patut menjadi perhatian pemerintah daerah.
"Semoga segera ada solusi untuk masalah ini. Apa yang dikeluhkan petani di Bone, sekecil apapun itu pasti berdampak bagi kesejahteraan mereka. Kita mau swasembada, tapi ternyata di kampung saya masih ada masalah pupuk, kasihan mereka jadi korban, mereka harus menjerit baru diperhatikan," tutur pria kelahiran Bone ini.
Sebelumnya, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menegaskan, tidak boleh lagi ada kekurangan apalagi kelangkaan pupuk. Semua petani harus mendapatkan haknya. Program Komando Strategis Tani (Kontra Tani) hadir untuk membantu para petani menuju swasembada pangan.
Menurut mantan Camat di Kabupaten Gowa itu, segala bentuk upaya tersebut akan dikontrol dan dikendalikan oleh Kostratani dan Agricultural War Room (AWR), dengan daya dukung teknologi ini berupa akurasi data.
"Kita monitoring setiap permasalahan termasuk distribusi pupuk bersubsidi yang bermasalah aku terima beritanya dari kantor pusat sewaktu memaparkan Kostratani di FAO, Roma. Tidak butuh lama, itu bisa diselesaikan. Laporkan ke saya dimana kekurangan pupuk itu" tegas mantan Gubernur Sulsel saat di Makassar.
Berita Terkait
Polda Sulsel ungkap kasus penggelapan 47 ton pupuk bersubsidi
Senin, 18 Maret 2024 14:50 Wib
Pupuk Kaltim sesuaikan volume tambahan kuota pupuk subsidi di 2024
Senin, 19 Februari 2024 22:53 Wib
Pemprov Sulbar bina petani di Polman kelola pupuk organik
Minggu, 18 Februari 2024 9:15 Wib
Pupuk Kaltim mendorong petani mandiri lewat asuransi pertanian
Jumat, 9 Februari 2024 1:04 Wib
Pupuk Indonesia gelar Gebyar Diskon Pupuk di Bone Sulsel
Kamis, 8 Februari 2024 13:37 Wib
Menko Perekonomian: Anggaran ditambah untuk sediakan 7,7 juta ton pupuk subsidi
Minggu, 4 Februari 2024 17:59 Wib
Pemprov Sulbar mengembangkan pupuk kandang kotoran kambing
Selasa, 30 Januari 2024 0:37 Wib
Menjaga ketahanan pangan di tengah pengurangan pupuk subsidi
Minggu, 28 Januari 2024 14:16 Wib