Mamuju (ANTARA) - Wakil Gubernur Sulawesi Barat Enny Anggraeni Anwar berharap Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan para pemangku kepentingan di daerah itu bekerja sama mensinergikan kegiatan yang bertujuan untuk pengendalian inflasi yang rendah dan stabil.
"Saya yakin melalui sinergi yang baik, inflasi Sulbar di sepanjang 2020 diharapkan pada level rendah dan stabil, yakni pada kisaran 3,5 persen," kata Enny Anggraeni Anwar, pada "High Level Meeting/HLM" TPID Sulbar, yang berlangsung di ruang rapat Lantai 2 Kantor Gubernur Sulbar, Rabu.
Kegiatan tersebut diikuti 50 orang peserta yang merupakan TPID Sulbar dengan menghadirkan dua narasumber, yakni pimpinan Bank BPD Cabang Mamuju Syarifuddin Haruna dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sulbar Win Rizal.
Wagub mengatakan, ekonomi Sulbar tumbuh melambat, yakni hanya sebesar 4,67 persen, dengan urutan ke-25 dari 34 provinsi di Indonesia dan berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,02 persen.
"Ini menjadi perhatian bagi kita semua untuk lebih memicu aktivitas kegiatan perekonomian, salah satunya adalah melalui stabilitas harga yang tercermin dalam tingkat inflasi di Sulbar," ucapnya.
Upaya mengawal tingkat inflasi Sulbar dalam level yang rendah dan stabil lanjutnya menjadi sangat penting.
Namun lanjut Wagub, aktivitas kegiatan ekonomi di Sulbar masih dihadapkan pada berbagai persoalan mendasar, seperti rendahnya konektivitas dan efisiensi sistem logistik, tingginya ketergantungan produksi pangan pada sektor cuaca serta struktur pasar yang terdistorasi juga merupakan tantangan terbesar bagi terjaganya stabilitas harga.
"Hal ini mengakibatkan perkembangan harga di daerah masih rentan dipengaruhi oleh gejolak dari segi pasokan. Disamping itu, melihat berbagai pengalaman sebelumnya, kebijakan strategis pemerintah di bidang harga, seperti penetapan harga BBM bersubsidi, tarif tenaga listrik, LPG dan bea cukai rokok cenderung diikuti perubahan harga-harga umum di daerah," papar Enny Anggraeni Anwar.
Dengan berbagai persoalan tersebut kata Wagub, memerlukan koordinasi kebijakan yang solid dan kuat antara kebijakan moneter, fiskal dan sektoral, termasuk kebijakan pemerintah daerah untuk menghasilkan paduan kebijakan yang saling mendukung sebagai upaya pencapaian sasaran inflasi.
Sementara, tekait roadmap pengendalian inflasi 2019-2021 yang telah dirumuskan TPID Sulbar, ia juga berharap, hal itu dapat disinergikan dengan rencana kerja pemerintah daerah, baik di provinsi maupun kabupaten, agar pengelolaan pengendalian inflasi dapat dilakukan secara terarah dalam upaya pencapaian sasaran inflasi nasional yang rendah dan stabil.
Melalui kesempatan itu, Enny Anggraeni Anwar meminta, agar TPID Sulbar membahas lebih awal upaya mengendalikan inflasi menjelang datangnya bulan Ramadhan dan hari raya Idul Fitri.
"Dalam kegiatan ini perlu juga kita bicarakan mengenai pengendalian inflasi menjelang Ramadhan yang waktunya kurang lebih 70 hari lagi, agar kita tidak terburu-buru. Hal ini juga kita lakukan pada tahun-tahun sebelumnya, dan Alhamdulillah bisa memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat Sulbar," terang Enny Anggraeni Anwar.
Berita Terkait
MK menegaskan tidak hapus ambang batas parlemen, tetapi diatur ulang
Jumat, 1 Maret 2024 17:59 Wib
MK harap Majelis Kehormatan MK segera bekerja agar jaga muruah lembaga
Selasa, 24 Oktober 2023 5:33 Wib
Hakim MK: Ada tujuh laporan soal dugaan pelanggaran kode etik
Selasa, 24 Oktober 2023 0:55 Wib
BPOM Mamuju tidak temukan bahan berbahaya pada jajanan berbuka puasa
Selasa, 19 April 2022 5:49 Wib
Wagub Sulbar imbau ASN tidak gunakan kendaraan dinas untuk mudik Lebaran
Senin, 18 April 2022 23:54 Wib
Pemprov Sulbar dorong partisipasi masyarakat soal pengaduan pungli
Jumat, 25 Maret 2022 19:53 Wib
Pemprov Sulbar bentuk tim pengawas terpadu bahan pangan berbahaya
Sabtu, 26 Maret 2022 5:09 Wib
Pemerintah bangun jalan 62,33 kilometer buka keterisolasian Mamasa
Sabtu, 12 Maret 2022 17:57 Wib