Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh mengingatkan petugas pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) jangan sekali-kali memungut biaya dari masyarakat.
Seluruh pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Dukcapil (Disdukcapil) mulai dari pembuatan akta kelahiran, kartu keluarga (KK), kartu identitas anak (KIA) hingga KTP elektronik (E-KTP) tidak dipungut biaya sepeser pun alias gratis.
"Keputusan menggratiskan seluruh biaya pengurusan administrasi kependudukan merupakan kebijakan pemerintah pusat. Jadi, sampai di tingkat bawah keputusan tersebut harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh," ujar Zudan berdasarkan keterangan yang diterima ANTARA di Jakarta, Senin.
Kalau kemudian ada petugas pelayanan Adminduk yang memungut biaya atas jasa layanan pembuatan dokumen kependudukan, ia meminta masyarakat segera melapor ke pemerintah daerah setempat supaya petugas bersangkutan bisa segera ditindak tegas.
Ia juga mengimbau kepada petugas di Dinas Dukcapil daerah agar tidak perlu lagi menerbitkan Surat Keterangan pengganti E-KTP (Suket) baru, karena Kemendagri telah menyediakan blangko E-KTP sebanyak 16 juta keping.
Dari jumlah itu, sudah terdistribusi ke daerah sekitar 3,3 juta keping dan telah terpakai untuk mencetak E-KTP sebanyak 1,9 juta keping.
"Saat ini di daerah sedang berproses mencetak KTP elektronik. Dari 3,3 juta keping ini yang sudah terpakai untuk mencetak KTP elektronik yaitu 1,9 juta, masih ada 1,4 juta keping stok di daerah siap digunakan. Jadi Disdukcapil di daerah tidak perlu menerbitkan Suket baru," kata Zudan.
Zudan juga mengingatkan jajarannya agar terus proaktif dalam bekerja, termasuk melakukan jemput bola di mana pun wilayah yang belum tersentuh pelayanan Dukcapil.
Berita Terkait
Dukcapil Bulukumba tetap membuka layanan KTP hingga hari pencoblosan
Jumat, 9 Februari 2024 1:03 Wib
Ketua MPR minta Kemendagri investigasi mendalam dugaan kebocoran data
Senin, 17 Juli 2023 17:28 Wib
Dirjen Dukcapil: Format elemen data yang diduga bocor berbeda dengan "database"
Senin, 17 Juli 2023 12:42 Wib
DKI Jakarta prediksi 40.000 pendatang baru di Ibu Kota
Rabu, 26 April 2023 15:54 Wib
Dukcapil Bone hentikan pencetakan KTP elektronik akibat server jebol
Rabu, 12 April 2023 1:05 Wib
Pemkab Bone sasar ASN hingga pers percepat digitalisasi kependudukan
Kamis, 16 Februari 2023 7:57 Wib
Mendagri mendorong integrasi data diaspora di kedutaan dengan Dukcapil
Senin, 26 September 2022 14:18 Wib
Disdukcapil Kota Makassar kembali buka layanan karena blanko KTP-el tersedia
Selasa, 20 September 2022 7:26 Wib