Makassar (ANTARA) -
Sebanyak 24 anggota Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan kunjungan kerja ke Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar dalam rangka mensosialisasikan Program Legislasi Nasional RUU Tahun 2020-2024 dan Program Legislasi RUU Prioritas Tahun 2020.
Kegiatan sosialisasi yang menghadirkan elemen Pemerintah Provinsi Sulsel, guru besar Unhas, dosen maupun mahasiswa yang berlangsung di Ruang Video Conference Laica Marzuki, Fakultas Hukum Unhas, Kampus Tamalanrea, Senin.
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni FH Unhas Dr Muh Hasrul MH menjelaskan bahwa kunjungan kerja Badan Legislasi DPR RI dimaksudkan untuk melakukan sosialisasi, sekaligus mendengarkan pandangan-pandangan akademisi mengenai program legislasi rancangan undang-undang.
Pada kesempatan ini, para guru besar fakultas hukum secara aktif memberikan saran dan masukan tentang kurang lebih 248 judul rancangan undang-undang yang ditawarkan oleh Badan Legislasi DPR RI.
"Kami menyambut baik kedatangan tersebut, hal ini tentu menjadi jembatan bagi kami sebagai akademisi untuk mengemukakan pandangan-pandangan kami mengenai RUU yang sedang dibahas," ujarnya.
"Kami bisa mengetahui RUU yang akan dibuat seperti apa. Unsur keterbukaan dari DPR RI ini sangat bagus, jadi kita punya wadah yang tepat untuk mengemukakan aspirasi mewakili masyarakat," ujar Dr Hasrul.
Melalui kesempatan tersebut, diharapkan DPR RI sebagai perwakilan masyarakat dalam pemerintahan bisa membuat sebuah rancangan undang-undang yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga rancangan undang-undang yang dibuat bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.
"Semoga setiap masukan maupun saran yang diterima oleh Badan Legislasi DPR RI dalam kegiatan sosialisasi ini bisa menjadi rujukan untuk membuat kebijakan undang-undang yang tepat guna dan sasaran," katanya lagi.
Berita Terkait
Paripurna DPR menyetujui 39 RUU masuk Prolegnas Prioritas 2023
Kamis, 15 Desember 2022 15:00 Wib
Badan Legislasi sepakat mengeluarkan RUU LLAJ dari Prolegnas 2023
Senin, 12 Desember 2022 13:47 Wib
Baleg DPR RI menyetujui revisi UU IKN masuk Prolegnas Prioritas pada 2023
Rabu, 23 November 2022 13:30 Wib
Pemerintah mengajukan revisi UU IKN agar masuk Prolegnas Prioritas 2023
Rabu, 23 November 2022 11:47 Wib
Komisi VIII DPR harap revisi UU Pengelolaan Zakat masuk prolegnas
Jumat, 4 November 2022 3:46 Wib
Baleg DPR RI bersama pemerintah sepakati 38 RUU prioritas pada Prolegnas 2023
Rabu, 21 September 2022 14:10 Wib
Pemerintah mengajukan RUU Sisdiknas agar masuk Prolegnas Prioritas 2022
Jumat, 26 Agustus 2022 16:37 Wib
Pemerintah mengusulkan revisi UU Sisdiknas masuk Prolegnas Perubahan 2022
Rabu, 24 Agustus 2022 17:38 Wib