Mamuju (ANTARA) - Mahasiswa di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, meminta kepada pemerintah agar mensosialisasikan omnibus law secara masif agar dipahami publik secara luas.
"Kami mendorong agar pemerintah melakukan sosialisasi terhadap rancangan Undang Undang (RUU) omnibus law kepada masyarakat secara komprehenshif," kata Ketua Komunitas Mahasiswa Untuk Kedaulatan Rakyat (Komkar), Irfan Herianto di Mamuju, Senin.
Ia mengatakan selama ini pemerintah belum melakukan sosialisasi terhadap RUU omnibus law kepada masyarakat secara masif dan komprehensif sehingga masyarakat tidak memahami RUU tersebut.
"Tidak jelas dan belum dipahami arah RUU ini karena masih banyak masyarakat tidak memahaminya apakah RUU ini mendorong pembangunan lebih maju dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau sebaliknya," jelasnya.
Ia juga meminta pemerintah dalam menyusun RUU melibatkan semua pihak melalui dialog tripatrit.
"Pemerintah jangan memaksakan sesuatu yang tidak dipahami dan tidak disepakati masyarakat tetapi masyarakat harus diberikan pemahaman mengenai tujuan regulasi tersebut," katanya.
Ia mengaku akan mengawal RUU Omnibus Law yang dan meminta agar perangkat lembaga pengawas independen dalam konsep RUU Omnibus Law baik di tingkat pusat maupun di daerah bila pemerintah ngotot mendorong RUU tersebut.
"Sikap tegas pemerintah dalam penyusunan RUU tersebut dengan ukuran batas-batas tahapannya agar tidak terus-menerus menimbulkan polemik ditengah masyarakat, mesti jelas dan harus dijelaskan dari pada menjadi polemik," ujarnya.
Berita Terkait
IDI ingin substansi RUU Kesehatan dibuka transparan jelang pengesahan
Kamis, 22 Juni 2023 10:02 Wib
AMACAD discusses Corruption: Laode M. Syarif, Associate Professor of the Faculty of Law Unhas is invited to be a speaker
Selasa, 23 Mei 2023 18:58 Wib
Apindo khawatirkan pelayanan kesehatan pekerja atas perubahan RUU Kesehatan
Rabu, 1 Maret 2023 9:52 Wib
Kepiawaian berdebat mengantar Andrew dan kawan-kawan ke Washington
Jumat, 24 Februari 2023 11:16 Wib
Pengamat: Omnibus Law BUMN dapat meningkatkan kinerja perusahaan BUMN
Jumat, 6 Januari 2023 9:15 Wib
Presiden Jokowi sahkan regulasi yang mengatur perbaikan kesalahan ketik perundang-undangan
Senin, 20 Juni 2022 18:47 Wib
Presiden Jokowi atur bentuk partisipasi masyarakat dalam pembuatan perundang-undangan
Senin, 20 Juni 2022 18:43 Wib
Presiden teken aturan pembuatan perundang-undangan metode omnibus
Senin, 20 Juni 2022 18:42 Wib