Bogor (ANTARA) - Pemerintah Indonesia meminta kepada Pemerintah Belanda agar diperlukan secara adil dalam perdagangan kelapa sawit.
Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi setelah acara kunjungan kenegaraan Raja dan Ratu Belanda di Istana Bogor, Selasa, mengatakan pentingnya “treatment” atau perlakuan yang fair terhadap kelapa sawit Indonesia.
“Data-data sainstific yang kita punya kenapa juga tidak diperbandingkan dengan data mereka (Eropa) sehingga dengan pendekatan yang terbuka tersebut maka kita bisa mendapatkan ‘treatment’ yang fair terhadap kelapa sawit kita,” kata Menlu.
Retno juga menekankan isu sawit berkelanjutan itu adalah bukan hanya isu negara lain terhadap sawit tapi adalah isu yang juga terus diperhatikan oleh Indonesia.
“Oleh karena itu kita melakukan kerja sama dengan Belanda utamanya adalah untuk memberdayakan petani-petani kecil sawit mengenai masalah ‘sustainability’,” katanya.
Dalam kesempatan kunjungan Raja dan Ratu Belanda ke Indonesia, di antaranya juga terdapat pembicaraan dan diskusi mengenai masalah “sustainability” misalnya yang terkait dengan sertifikasi.
Sertifikasi di Eropa misalnya, mereka memiliki RSPO sementara di Indonesia memiliki ISPO.
Oleh karena itu, Menlu pun menyampaikan kembali bahwa sebaiknya semua pihak mulai membuka diri atau “open mind”.
“Dalam artian ISPO, RSPO semuanya sertifikasi yang merujuk kepada elemen ‘sustainability’ di antaranya kenapa tidak sertifikasi ISPO itu kemudian dijajarkan dengan RSPO, kalau kemudian masih ada yang perlu ditambahkan kita tambahkan. Tetapi tidak dengan mengganti sertifikasi yang kita sudah miliki,” katanya.
Berita Terkait
Politeknik ATI Makassar dapat 30 kuota Beasiswa SDM Sawit 2024
Rabu, 24 April 2024 10:28 Wib
Gubernur Sulbar minta penyaluran DBH sawit dapat dipercepat
Senin, 1 April 2024 2:16 Wib
Disbun Sulbar antisipasi organisme pengganggu tanaman sawit
Kamis, 21 Maret 2024 2:33 Wib
Sulbar dapat kuota peremajaan sawit seluas 3.250 hektare pada 2024
Selasa, 12 Maret 2024 16:05 Wib
Pemprov Sulbar terima dana bagi hasil sawit Rp36,9 miliar
Rabu, 21 Februari 2024 20:32 Wib
Pemkab Luwu Timur dorong pengembangan tata kelola kelapa sawit lebih baik
Rabu, 7 Februari 2024 15:59 Wib
Sulbar menerima Dana Bagi Hasil sawit sebesar Rp36,9 miliar
Selasa, 23 Januari 2024 16:13 Wib
Holding Perkebunan Nusantara PTPN III membentuk subholding sawit
Minggu, 3 Desember 2023 12:40 Wib