Makassar (ANTARA) - Mahkamah Konstitusi (MK) berharap adanya sinergi dengan kalangan perguruan tinggi dalam membuat suatu kebijakan hukum.
Wakil Ketua MK Aswanto saat memberikan kuliah umum bertema "Putusan MK: Tantangan dan Perkembangan" di Baruga Baharuddin Lopa Fakultas Hukum Unhas Makassar di Makassar, Jumat (13/3), optimistis bahwa kajian yang dihasilkan perguruan tinggi murni, tanpa kepentingan salah satu pihak .
Guru Besar FH Unhas itu menjelaskan esensi kehadiran MK sebagai lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia untuk menegakkan konstitusi, dengan cara menilai pasal maupun ayat yang tertuang dalam suatu kebijakan dan aturan hukum.
"Konstitusi tidak hanya berisi norma dasar, tapi di dalamnya juga memuat prinsip dasar bernegara, seperti bentuk negara. Bahkan, perlindungan warga negara tertuang di dalamnya. Berbagai prinsip fundamental tersebut, payungnya tetap harus pada konstitusi," kata dia.
Pasal 24 Ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh MK.
Sebagai salah satu kekuasaan kehakiman, kata dia, MK memiliki kewenangan menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
"Eksistensi MK berada pada posisi pembuatan keputusan strategis untuk pembangunan hukum, sementara MK dengan jumlah sembilan orang hakim tentu tidak bisa menghasilkan putusan yang mungkin dapat diterima oleh semua kalangan," ujar Aswanto
Peserta yang hadir dalam kuliah umum itu, kurang lebih 200 orang berasal dari kalangan mahasiswa dan dosen FH Unhas.
Berita Terkait
Menkopolhukam menyiapkan mitigasi saat MK putuskan sengketa Pilpres
Kamis, 18 April 2024 19:34 Wib
MK: Pengaruh "amicus curiae" terhadap putusan tergantung otoritas hakim konstitusi
Rabu, 17 April 2024 17:35 Wib
Megawati menyampaikan surat Amicus Curiae kepada MK
Selasa, 16 April 2024 13:44 Wib
MK menerima "amicus curiae" dari empat BEM fakultas hukum
Selasa, 16 April 2024 13:20 Wib
MK memulai rapat permusyawaratan hakim usai sidang PHPU Pilpres 2024
Sabtu, 6 April 2024 17:56 Wib
MK buka tahapan penyampaian kesimpulan dalam penanganan PHPU Pilpres 2024
Sabtu, 6 April 2024 5:23 Wib
Menkeu menegaskan pemblokiran anggaran bukan untuk membiayai bansos
Jumat, 5 April 2024 17:57 Wib
Presiden Jokowi sebut menteri akan hadir di persidangan sengketa pemilu jika diundang MK
Rabu, 3 April 2024 11:41 Wib