
Auditor Inspektorat : Ingin Data Inspektorat harus Minta Izin Gubernur

Makassar (ANTARA News) - Auditor Inspektorat Sulawesi Selatan Amrul Muksin menyatakan, jika kejaksaan ingin mendapatkan data mengenai kasus temuan dugaan penggelembungan dana ,pin DPRD Sulsel kejaksaan harus meminta izin Gubernur Sulsel.
"Kami takut kena sanksi jika data temuan itu tersebar, makanya harus melalui mekanisme sebelum diperiksa oleh pihak kejaksaan," ujar Amrul di Makassar, Rabu.
Amrul yang menjabat sebagai Ketua Tim Auditor Inspektorat dan Amiruddin sebagai Ketua Tim Pemeriksaan Satuan Perangkat Daerah (SKPD) mendatangi Kejati Sulselbar untuk memenuhi panggilan penyidik.
Ia mengatakan, data hasil temuan inspektorat sudah diserahkan ke tim tindak lanjut yang diketuai Wakil Gubernur Agus Arifin Nu'mang.
Alasan penyidik melakukan pemanggilan terhadap Tim Auditor Inspektorat Sulsel karena ingin mencocokkan data temuan penyidik dengan temuan inspektorat.
Selain keduanya diminta untuk menyerahkan data, mereka juga diminta untuk menjelaskan seputar hasil temuan inspektorat tekait pengadaan pin emas dewan yang diduga merugikan negara sebanyak Rp176 juta dari total anggaan Rp352 juta pada penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2009.
Kepala Seksi Sosial Politik (Kasi Sospol) Kejati Ardiyansah didampingi Kepala Seksi Penerangan Humas dan Hukum, Irsan Z Djafar mengatakan, pemanggilan terhadap keduanya itu untuk dimintai keterangannya terkait temuan inspektorat mengenai dugaan penggelembungan dana pin DPRD Sulsel sebanyak 75 orang tersebut.
Keduanya juga diminta menyerahkan data temuan Inspektorat. Namun dalam pemeriksaan yang berlangsung selama empat jam itu, mereka tidak menyerahkan data tersebut kepada penyidik.
Berdasarkan temuan inspektorat Sulsel beberapa bulan lalu ditemukan dalam anggaran pengadaan pin emas DPRD Sulsel TA 2009, terjadi kekurangan volume pengadaan pin emas bagi 75 angggota DPRD Sulsel dengan nilai mencapai Rp176 Juta.
Seharusnya anggota DPRD menerima sepasang pin dengan berat total 16 gram, namun dalam pelaksanaannya, 75 anggota dewan hanya menerima delapan gram. (T.KR-MH/S016)
Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
