Kuala Lumpur (ANTARA) - Pemerintah Malaysia telah menurunkan sebanyak 50.000 personel dari Angkatan Tentara Malaysia (ATM), Pasukan Sukarelawan (Rela) dan Pasukan Pertahanan Sipil untuk memastikan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lockdown (karantina wilayah) dalam meminimalisasi penyebaran COVID-19.
"Mereka akan mendukung polisi dan ditempatkan di pasar serta supermarket, di mana orang masih bergegas untuk membeli barang, dan untuk memastikan jarak sosial," kata Menteri Pertahanan Malaysia Ismail Sabri Yaakob dalam jumpa pers di Kuala Lumpur, Minggu.
Dia mengatakan polisi dan personel militer dengan bantuan dewan lokal akan memastikan bahwa orang menjaga jarak satu meter dari satu sama lain dan "mungkin bergiliran memasuki pasar".
"Banyak orang masih tidak mau peduli dengan Perintah Kawalan Pergerakan (MCO). Saya berharap bahwa dengan bantuan tentara, segalanya akan membaik," katanya, menyebut karantina wilayah dengan istilah setempat.
Dia mengatakan para prajurit akan membantu polisi menghadang jalan, melakukan patroli, dan memastikan keamanan di tempat-tempat seperti rumah sakit, pasar dan toko swalayan serta penyeberangan perbatasan.
Pada kesempatan yang sama, dia mengatakan polisi telah melacak hampir 9.000 anggota dari kelompok jamaah Tabligh Masjid Sri Petaling dan mengimbau para anggota yang tersisa beserta keluarga mereka untuk memeriksakan kesehatan.
"Kami meminta anggota tabligh untuk menyerah, bukan untuk menangkap mereka tetapi untuk membawa mereka dan anggota keluarga mereka ke klinik untuk skrining. Anggota masyarakat yang tahu orang-orang ini harus melaporkannya," katanya.
Pendatang asing, terutama dari kalangan Rohingya yang ikut menghadiri tabligh di Masjid Sri Petaling, diminta muncul dalam penyaringan uji kesehatan COVID-19.
"Walaupun tidak punya dokumen, mereka tidak akan ditangkap karena yang utama saat ini adalah kesehatan," katanya.
Ismail, salah satu dari empat menteri senior, juga menepis desas-desus mengenai keterlibatan tentara, termasuk bahwa akan ada tank di penghalang jalan dan bahwa tentara mengambil alih peran polisi.
"Ini tidak benar, personel tentara ada di sana untuk membantu polisi, termasuk menasihati rakyat. Hanya polisi yang memiliki kekuatan untuk menangkap, jadi tidak perlu khawatir," katanya.
Perintah Kawalan Pergerakan atau Movement Control Order (MCO) berlaku mulai 18 Maret hingga 31 Maret dan akan diperpanjang jika situasi dinilai memburuk.
Berita Terkait
Nacho sanjung pertahanan solid Real Madrid saat singkirkan Man City di Liga Champions
Kamis, 18 April 2024 9:56 Wib
Prabowo menjalin kerja sama di bidang pertahanan dengan Jerman
Rabu, 27 Maret 2024 19:22 Wib
Liga 1 Indonesia - Bojan : Pertahanan jadi kunci Persib Bandung taklukkan Persija 2-1
Minggu, 10 Maret 2024 5:54 Wib
Komisi I DPR : Menhan Prabowo layak dapatkan jenderal kehormatan
Rabu, 28 Februari 2024 13:45 Wib
Pengamat: Salaman Sri Mulyani dengan Prabowo tepis isu miring di publik
Selasa, 27 Februari 2024 6:36 Wib
Australia pastikan meningkatnya anggaran pertahanan bukan ancaman buat RI
Sabtu, 24 Februari 2024 6:10 Wib
Liga Inggris - Akanji : Man City kesulitan bongkar pertahanan Brentford
Rabu, 21 Februari 2024 7:25 Wib
Prabowo: RSPPN rumah sakit militer terbesar di Indonesia
Senin, 19 Februari 2024 13:21 Wib