Jakarta (ANTARA) - Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020 Papua akan mendapatkan kepastian melalui rapat terbatas (ratas) di Istana Negara bersama Presiden Joko Widodo pekan depan.
Hal itu diungkapkan oleh Plt Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua Alexander Kapisa saat dikonfirmasi dari Jakarta, Sabtu. Pihaknya mengaku telah berkomunikasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK)
"Dalam waktu dekat atau pekan ini ada ratas membahas soal jadwal PON ini. Saya dengar dari internal Kemenko PMK akan dibahas dan ditentukan oleh presiden setelah hari Paskah," kata Kapisa.
Di tengah bayang-bayang penundaan PON Papua, Kapisa mengaku pihaknya terus melaporkan progres dan situasi terkini terkait persiapan dan venue kejuaraan empat tahunan itu.
Kapisa pun tak menampik bahwa pandemi virus corona telah membuat persiapan PON menjadi terganggu. Apalagi kini pemerintah Provinsi Papua juga telah menerapkan kebijakan karantina wilayah.
"Ini mengganggu persiapan. Kami selalu melaporkan ke Menko PMK hingga saat ini progres masih 85-90 persen dan ini akan dipertimbangkan oleh presiden nantinya," katanya menambahkan.
Papua sebagai tuan rumah PON 2020, menurut dia akan tetap mengikuti apapun keputusan pemerintah pusat soal nasib pelaksanaan pekan olahraga nasional empat tahunan itu.
Pemerintah Papua sebelumnya telah meningkatkan status penanganan wabah virus corona di sana dari siaga menjadi tanggap darurat.
Gubernur Papua Lukas Enembe juga telah menyepakati untuk memperpanjang masa status tanggap darurat di Papua dari 9 April menjadi 6 Mei.
"Kami akan mengikuti keputusan presiden. Sambil menunggu, pembangunan venue tetap berjalan meski agak lambat karena COVID-19," ujarnya.
Berita Terkait
Mantan Presiden AS Donald Trump didakwa bersalah karena berusaha batalkan hasil Pilpres 2020
Rabu, 2 Agustus 2023 11:55 Wib
Mensos bersyukur penggeledahan KPK membuktikan integritas kinerjanya
Rabu, 24 Mei 2023 20:08 Wib
Jepang bahas kemungkinan penundaan "bidding" Olimpiade Musim Dingin pada 2030
Selasa, 11 April 2023 11:21 Wib
Menteri ATR: Ada 305 kasus mafia tanah selama 2018-2020
Jumat, 24 Maret 2023 18:11 Wib
Bawaslu RI tunggu respons Presiden Jokowi terkait akses data DP4
Rabu, 22 Februari 2023 13:53 Wib
Mendikbudristek: 90.000 mahasiswa terlibat Program Kampus Mengajar sejak 2020
Sabtu, 18 Februari 2023 10:21 Wib
Pebiliar Sulsel peraih emas PON 2020 pilih perkuat Jatim
Jumat, 6 Januari 2023 13:24 Wib
Komnas HAM menerima 257 aduan terkait PMI pada 2020-2022
Minggu, 18 Desember 2022 16:02 Wib