Jakarta (ANTARA) - Tenaga Ahli Utama Deputi III Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono menyebut untuk mengurangi dampak, Pemerintah memprioritaskan untuk menekan risiko krisis saat pandemi COVID-19 dengan menyiapkan sejumlah strategi ekonomi.
“Pemerintah berusaha menjaga agar tidak terjadi dampak di sektor ekonomi karena wabah COVID-19. Yang menjadi prioritas adalah bagaimana agar risiko krisis ekonomi itu tidak terjadi. Itu yang harus kita jaga,” papar Edy Priyono, di Jakarta, Senin malam.
Edy juga menyampaikan, pemerintah mengambil pelajaran berharga dari pengalaman beberapa krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada 1998 dan 2008.
Ada berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi risiko krisis ekonomi akibat pandemi global ini.
Caranya antara lain adalah menjaga agar lembaga keuangan tetap bisa berjalan dengan relatif baik.
Oleh karena itu, setiap kebijakan yang terkait dengan lembaga keuangan, misalnya relaksasi kredit akan dilakukan secara hati-hati dan terukur.
Selain itu, lanjutnya, pemerintah juga akan menjaga perekonomian dari sisi penawaran dan permintaan agar dampak negatif COVID-19 bisa diminimalkan.
“Sebisa mungkin kita berupaya agar daya beli masyarakat tidak merosot terlalu besar dan dunia usaha masih bisa berjalan meskipun tentu saja tidak sama dengan kalau kondisinya normal,” katanya.
Pada sisi lain, pemerintah juga akan menerbitkan surat utang sebagai upaya penanggulangan dampak wabah ini. Pandemic bond atau "recovery bond" merupakan salah instrumen untuk memperkuat keuangan negara dalam jangka pendek.
“Persiapannya terus dilakukan. Menteri Keuangan menyatakan bahwa kalaupun jadi diterbitkan, pelaksanaannya adalah tahun ini. Tapi kesan saya, tidak dalam waktu dekat dan itupun sangat tergantung pada kondisi penyebaran wabah COVID-19,” jelasnya.
Menurut Edy, recovery bond merupakan instrumen utang. Jadi kalau memang tidak diperlukan, pemerintah tentu tidak akan melakukannya.
“Kalaupun itu dilakukan, sifatnya hanya untuk jaga-jaga atau sebagai dana cadangan. Apakah efektif atau tidak, di atas kertas, penjualan bond akan meningkatkan penerimaan negara. Tapi ada risiko peningkatan inflasi dan yang namanya utang, pada saatnya harus dibayar. Itulah mengapa, sekali lagi, pemerintah akan sangat berhati-hati dalam hal ini,”katanya.
Berita Terkait
SIEJ siapkan beasiswa jurnalis liputan efesiensi energi perubahan iklim
Sabtu, 20 April 2024 7:19 Wib
Iran: Krisis Timur Tengah berakhir jika Israel stop operasi militer di Palestina
Jumat, 19 April 2024 11:50 Wib
Jerman coba menerapkan 4 hari kerja dalam sepekan atasi krisis tenaga kerja
Jumat, 15 Maret 2024 7:09 Wib
Liga Champions - Leipzig vs Madrid di 16 besar, Ancelotti jadikan krisis cedera sebagai motivasi
Selasa, 13 Februari 2024 6:54 Wib
Cawapres Muhaimin jelaskan manfaat reformasi agraria untuk hadapi krisis iklim
Minggu, 21 Januari 2024 21:26 Wib
Menlu Iran : Perang bukan solusi mengatasi krisis Timur Tengah
Kamis, 18 Januari 2024 13:36 Wib
KPK memeriksa PPK Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes Budy Silvana
Selasa, 9 Januari 2024 14:51 Wib
Indonesia terima dana 100 juta dolar AS dari Norwegia atas penurunan deforestasi
Rabu, 13 Desember 2023 19:37 Wib