Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyatakan bahwa pemerintah pusat dan daerah sudah proaktif dalam menyampaikan informasi publik terkait COVID-19 selama pandemi ini berlangsung di Tanah Air.
"Pemerintah pusat dalam hal ini Gugus Tugas Penanganan COVID-19 dan pemerintah daerah sudah proaktif dalam menyampaikan informasi publik terkait COVID-19 secara benar, akurat dan tidak menyesatkan," kata Mahud MD dalam kegiatan Hari Keterbukaan Informasi Nasional, di Jakarta, Kamis.
Informasi tersebut disampaikan melalui layanan di masing-masing wilayah di Indonesia yang terkoordinasi dengan "crisis center" melalui manajemen informasi satu pintu.
Menkopolhukam menegaskan tidak ada data dari informasi publik yang disembunyikan Pemerintah terkait pandemi COVID-19.
"Jadi tidak benar ada data yang disembunyikan dan sebagainya, data yang disembunyikan tidak ada, yang ada itu mungkin data yang belum terekam atau terlambat," kata dia.
Hanya saja, menurut dia, informasi yang tersedia terlambat oleh karena ada banyak kasus yang tidak terekam dan juga ada pasien yang diperiksa sekarang, namun hasilnya masih menunggu seminggu kemudian.
"Karena Pemerintah sendiri berpendapat bahwa setiap upaya menyembunyikan data oleh siapa pun itu hanya akan menyesatkan dan akan menggagalkan setiap program," katanya.
Kemudian, pemerintah pusat dan daerah, menurut dia, wajib mengelola informasi terkait COVID-19 sebagai informasi serta merta yang penyampaiannya tidak boleh ditunda karena dapat mengancam hajat hidup orang banyak.
Hanya saja perlu diingat juga, informasi publik yang disampaikan secara terbuka ini tentunya harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
Kemudian, juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis.
Berita Terkait
Operasi SAR diperpanjang setelah penemuan jasad korban Kapal Yuiee Jaya 2
Selasa, 19 Maret 2024 3:16 Wib
Pemilu 2024 - KPU telah sahkan perolehan suara 33 provinsi hingga hari ke-19 rekapitulasi
Senin, 18 Maret 2024 3:28 Wib
BPBD usulkan 19.000 warga Sulbar dapat bantuan gempa
Sabtu, 16 Maret 2024 1:49 Wib
BMKG peringatkan potensi hujan lebat di Sulawesi Selatan dan 19 provinsi
Kamis, 14 Maret 2024 6:20 Wib
Pemkab Luwu Utara usulkan 19 ruas jalan masuk program IJD 2024
Selasa, 27 Februari 2024 6:28 Wib
Bawaslu ungkap 19 temuan masalah pemungutan dan penghitungan suara Pemilu
Kamis, 15 Februari 2024 14:02 Wib
BPS: Sektor pertanian berkontribusi 44,19 persen pada ekonomi Sulbar
Kamis, 8 Februari 2024 10:18 Wib
OIKN: Progres Gedung Kantor Presiden di IKN capai 72,19 persen
Rabu, 7 Februari 2024 13:53 Wib