Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengungkapkan kendala lembaganya menangkap buronan kasus tindak pidana korupsi.
"Kalau soal keseriusan menangkap para buron, kami sangat-sangat serius. Akan tetapi, persoalannya bukan hanya pada tataran itu. Ini yang sedang kami evaluasi, praktik yang membuat para tersangka potensi melarikan diri," kata Nawawi melalui keterangannya di Jakarta, Kamis.
Terhitung sejak kepemimpinan Firli Bahuri ada lima tersangka yang masuk daftar pencarian orang (DPO), yakni mantan caleg PDIP Harun Masiku dan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi.
Selanjutnya, Rezky Herbiyono, swasta atau menantu Nurhadi, Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal Hiendra Soenjoto, dan pemilik perusahaan pertambangan PT Borneo Lumbung Energi dan Metal (BLEM) Samin Tan.
Lebih lanjut, Nawawi menjelaskan bahwa kendala yang dihadapi adalah empat orang tersebut, kecuali Harun Masiku, diumumkan terlebih dahulu penetapannya sebagai tersangka.
Nawawi menyebutkan dari kelima DPO, terkecuali si Harun Masiku, merupakan hasil OTT.
Ia melanjutkan, "Sejak pengumuman status tersangka tersebut, terkadang memakan waktu yang lama baru tahapan pemanggilan terhadap mereka."
Hal tersebut, kata dia, yang menjadi "ruang" bagi para tersangka tersebut untuk melarikan diri.
"Jadi, praktik seperti itu yang potensi memberi 'ruang' para tersangka melarikan diri," ungkap Nawawi.
KPK pun, lanjut dia, mencoba mengevaluasi dan membenahi dengan memulai model bahwa saat pengumuman status sebagai tersangka maka tersangka sudah ditangkap terlebih dahulu.
Saat diumumkan statusnya, kata dia, langsung dimulai dengan tindakan penahanan. Model ini mulai coba dilakukan untuk minimalkan banyaknya tersangka yang melarikan diri dan ujung-ujungnya DPO.
"Perlu diketahui bahwa para DPO di atas, terkecuali si Harun Masiku, telah cukup lama ditetapkan statusnya sebagai tersangka," kata Nawawi.
Berita Terkait
KPK: Muncul fenomena pejabat "flexing" berujung pengungkapan korupsi pada 2023
Selasa, 12 Desember 2023 12:38 Wib
KPK segera meluruskan simpang siur status MS dalam perkara DJKA Kemenhub
Rabu, 29 November 2023 14:24 Wib
Nawawi : Firli Bahuri untuk sementara tak perlu berkantor di KPK
Selasa, 28 November 2023 10:27 Wib
KPK masih mempertimbangkan soal bantuan hukum untuk Firli Bahuri
Selasa, 28 November 2023 10:22 Wib
Nawawi sebut kasus Harun Masiku menjadi salah satu prioritas KPK
Senin, 27 November 2023 13:08 Wib
Presiden Jokowi saksikan pengucapan sumpah jabatan Ketua KPK sementara Nawawi
Senin, 27 November 2023 12:05 Wib
Presiden Jokowi akan saksikan sumpah jabatan Ketua KPK sementara Nawawi Pomolango
Minggu, 26 November 2023 20:48 Wib
Presiden Jokowi berharap KPK berjalan baik dengan penetapan Nawawi Pomolango
Sabtu, 25 November 2023 21:23 Wib