Mamuju (ANTARA) - Penyuluh Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Barat mengikuti kegiatan pengembangan kapasitas fungsional melalui teleconference.
Peningkatan pengembangan kapasitas fungsional para penyuluh hukum melelui teleconference itu dilaksanakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).
Pada kegiatan itu, juga diluncurkan buku 'Panduan Penyusunan Hasil Kegiatan Penyuluhan Hukum' yang berisi panduan pendokumentasian dan penilaian angka kredit sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum
Kepala BPHN Benny Riyanto mengatakan, membangun budaya hukum harus menjadikan subjek hukum memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi agar secara otomatis tunduk dan patuh pada hukum yang ada.
"Hukum ditempatkan sebagai alat perubahan sosial dan alat kontrol sosial. Jika hukum dijalankan secara tertib dan baik, dapat merubah dan membentuk karakter serta kesadaran hukum masyarakat," terang Benny Riyanto.
Ia menegaskan, perlu keseriusan dari para penyuluh hukum agar mewujudkannya, karena penyuluh hukum merupakan garda terdepan dalam melakukan pembinaan hukum yang ada.
Sementara, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat Harun Sulianto yang turut hadir pada kegiatan tersebut meminta agar penyuluh hukum di Sulbar, lebih aktif dan inovatif dalam membuat narasi penyuluhan hukum, terutama untuk meningkatkan kesadaran hukum kaum milenial.
"Buatlah informasi tentang isu terkini, seperti pencegahan COVID-19, pengawasan orang asing oleh imigrasi, asimilasi napi, pencegahan ujaran kebencian dengan menarik menggunakan info grafis, narasi tunggal, video singkat dan aplikasi lain melalui media sosial yang lagi ngetren saat ini," papar Harun Sulianto.
Kegiatan itu juga dihadiri Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkum HAM Sulbar Mutia Farida, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Sri Lastami dan Kepala Bidang Hukum Andi Hermin dan para fungsional penyuluh hukum.
Berita Terkait
MK menerima "amicus curiae" dari empat BEM fakultas hukum
Selasa, 16 April 2024 13:20 Wib
KPU optimistis MK putuskan hasil PHPU Pemilu 2024 sesuai kerangka hukum
Senin, 15 April 2024 19:05 Wib
Kemenkumham Sulsel berikan pendampingan KKP HAM
Selasa, 9 April 2024 10:56 Wib
LBH Apik: Kasus anak berhadapan dengan hukum dominan di Makassar
Jumat, 29 Maret 2024 16:55 Wib
Yusril: Permohonan tim hukum AMIN kebanyakan narasi dan asumsi
Rabu, 27 Maret 2024 14:30 Wib
OJK imbau masyarakat hindari masalah hukum dengan tidak gunakan jasa pinjol
Rabu, 27 Maret 2024 1:49 Wib
Kemenkumham Sulbar meningkatkan kualitas produk hukum daerah
Rabu, 27 Maret 2024 1:48 Wib
Kemenkumham mendorong peningkatan kualitas desa sadar hukum di Sulbar
Senin, 25 Maret 2024 19:10 Wib