Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebutkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 dari Januari hingga April 2020 mencapai Rp74,5 triliun atau 0,44 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Suahasil menuturkan defisit tersebut merupakan 8,7 persen terhadap pagu APBN dalam Perpres 54/2020 yang sebesar Rp852,9 triliun atau 5,07 persen terhadap PDB.
“Defisitnya tercatat Rp74,5 triliun, masih lebih rendah dibandingkan tahun lalu per 30 April Rp100,3 triliun,” katanya dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Rabu.
Suahasil menyatakan realisasi defisit APBN hingga April 2020 masih lebih rendah dibandingkan April 2019 yang tercatat Rp100,3 triliun atau 0,63 persen dari PDB.
Sementara itu, untuk realisasi pendapatan negara hingga akhir April 2020 mencapai Rp549,5 triliun atau 31,2 persen dari target perubahan APBN dalam Perpres 54/2020 yaitu Rp1.760,9 triliun dan masih meningkat 3,2 persen dibandingkan periode sama 2019 yang sebesar Rp532,3 triliun.
Pendapatan negara Rp549,5 triliun berasal dari penerimaan perpajakan Rp434,3 triliun yang terkontraksi 0,9 persen dibanding April 2019 Rp438,1 triliun dan baru mencapai 29,7 persen dari target perubahan APBN dalam Perpres 34/2020 yaitu Rp1.462,6 triliun.
Kemudian juga berasal dari realisasi PNBP sebesar Rp114,5 triliun yang meningkat 21,7 persen dibanding periode sama tahun lalu Rp94,1 triliun serta merupakan 38,5 persen dari target perubahan APBN dalam Perpres 54/2020 yaitu Rp297,8 triliun.
Untuk penerimaan hibah realisasinya hingga April 2020 sebesar Rp0,7 triliun yang meningkat 327,6 persen dibandingkan periode sama 2019 Rp0,2 triliun dan telah mencapai 135,2 persen dari target perubahan APBN dalam Perpres 54/2020 yaitu Rp0,5 triliun.
Lebih lanjut, untuk belanja negara hingga April 2020 mencapai Rp624 triliun yang turun 1,4 persen dibandingkan April 2019 sebesar Rp632,6 triliun serta telah meliputi 23,9 persen dari target perubahan APBN dalam Perpres 54/2020 Rp2.613,8 triliun.
“Tumbuhnya negatif karena terjadi relokasi anggaran untuk belanja barang dan perjalanan dinas. Kalau belanja pegawai masih tetap jalan tapi langsung berhenti sehingga yang didorong adalah belanja sosial,” jelasnya.
Realisasi belanja negara Rp624 triliun itu berasal dari belanja pemerintah pusat Rp382,5 triliun atau 20,7 persen dari target perubahan APBN dalam Perpres 54/2020 Rp1.851,1 triliun dan meningkat 3,4 persen dibanding periode April 2019 Rp370,1 triliun.
Kemudian juga berasal dari transfer ke daerah dan dana desa Rp241,4 triliun yang terkontraksi hingga 8 persen dibanding periode sama tahun lalu Rp 262,5 triliun namun telah mencapai 31,7 persen dari target perubahan APBN dalam Perpres 54/2020 sebesar Rp762,7 triliun.
“Lalu kemudian keseimbangan primernya untuk 2020 sampai 30 April adalah di Rp18,4 triliun,” ujarnya.
Berita Terkait
Menkeu tegaskan APBN harus dikelola secara akuntabel
Rabu, 21 Februari 2024 10:57 Wib
Menkeu menjelaskan soal blokir anggaran K/L Rp50 triliun
Rabu, 14 Februari 2024 19:12 Wib
Kehadiran negara terkait persoalan kesejahteraan rakyat
Senin, 5 Februari 2024 11:32 Wib
Menkeu melaporkan pelaksanaan APBN 2024 kepada Presiden
Jumat, 2 Februari 2024 16:21 Wib
Presiden Jokowi tegaskan anggaran bansos dari APBN telah disetujui DPR
Jumat, 2 Februari 2024 11:05 Wib
Menkeu: Penebalan bansos bentuk upaya APBN melindungi masyarakat
Selasa, 30 Januari 2024 16:01 Wib
Sri Mulyani: Inflasi pangan bergejolak jadi fokus pemerintah jaga daya beli
Selasa, 30 Januari 2024 14:23 Wib
Menkeu Sri Mulyani : Bansos merupakan program APBN
Selasa, 30 Januari 2024 12:35 Wib