Jakarta (ANTARA) - Pemerintah dinilai perlu untuk mempercepat penyaluran stimulus seperti subsidi bunga kredit, penundaan angsuran pokok, dan penjaminan kredit modal kerja kepada UMKM di berbagai daerah di tengah pandemi COVID-19.
"Sudah jelas bahwa sektor UMKM perannya sangat besar dalam menggerakkan ekonomi nasional, tetapi mereka memang sangat rentan terdampak pandemi ini. Maka, setiap instrumen stimulus yang sudah direncanakan pemerintah harus segera dilaksanakan untuk membantu meringankan beban operasional maupun finansial para pelaku UMKM yang semakin hari semakin tertekan," kata Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin dalam rilis di Jakarta, Sabtu.
Politisi Fraksi Partai Golkar itu berpendapat bahwa mempercepat penyaluran stimulus adalah upaya penyelamatan sektor riil dari tekanan COVID-19.
Seperti diketahui, Pemerintah telah menyiapkan fasilitas penundaan angsuran dan subsidi bunga kredit bagi peminjam dengan nilai pinjaman di bawah Rp10 juta atau disebut debitur ultra mikro dan UMKM yang terdampak COVID-19 selama 6 bulan.
Sedangkan pelaksanaan fasilitas tersebut dianggarkan sebesar Rp34,15 triliun yang rencananya akan diberikan kepada sekitar 60,66 juta rekening debitur UMKM dan disalurkan antara lain melalui perbankan, BPR, perusahaan pembiayaan, KUR, Ultra Mikro (UMi), Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar), dan Pegadaian.
Selain itu dalam aturan yang sama, pemerintah juga menyiapkan program penjaminan untuk kredit modal kerja baru UMKM. Dalam skema tersebut, pemerintah memberikan penjaminan dengan menugaskan PT Jamkrindo dan PT Askrindo untuk menjamin para pelaku UMKM atas kredit modal kerja yang diberikan oleh perbankan.
Dari sejumlah masukan yang diterima, kata dia, beberapa bank mengalami kendala dalam menjalankan stimulusnya, seperti dalam proses restrukturisasi kredit ada debitur pemohon yang harus memenuhi kewajiban untuk membayar angsurannya seperti biasa.
Ia mengharapkan pemerintah bersama lembaga terkait dapat mengevaluasi berkala pelaksanaan stimulus UMKM agar dapat dibenahi dan dapat memberikan manfaat yang meluas bagi kinerja perekonomian nasional ke depannya.
Sebelumnya, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki menyatakan bakal mempercepat transformasi UMKM untuk memasuki perdagangan dalam jaringan (daring).
“Dengan pandemi COVID transformasi UMKM ke online harus segera dipercepat dalam fase pemulihan,” katanya dalam dikusi daring di Jakarta, Selasa (19/5).
Menkop menjelaskan pemerintah sudah menyiapkan langkah untuk transformasi digital bagi UMKM di antaranya melalui sistem pembayaran digital atau QRIS.
Kemudian pergeseran dari luar jaringan (luring/offline) menjadi daring itu dalam bentuk pembiayaan baik melalui perbankan dan perusahaan pembiayaan berbasis teknologi atau fintech.
Berita Terkait
Legislator Sulsel meminta Disdik terapkan sistem zonasi guru PPPK
Senin, 22 April 2024 20:34 Wib
Legislator: Alasan ibu kota pindah demi mewujudkan impian Soekarno
Senin, 29 Januari 2024 9:37 Wib
KPP DPRD Sulsel meluncurkan buku perjalanan politik legislator perempuan
Sabtu, 16 Desember 2023 22:02 Wib
Menteri-legislator-kepala daerah maju pilpres tidak diwajibkan mundur
Jumat, 24 November 2023 16:33 Wib
Penjabat Gubernur Sulbar ajak anggota DPRD jadi desainer kebijakan
Sabtu, 14 Oktober 2023 17:13 Wib
Legislator perjuangkan status 14 ribu tenaga kesehatan honorer jadi ASN
Rabu, 13 September 2023 15:58 Wib
Legislator : BKKBN merupakan mitra strategis kawal penurunan stunting
Selasa, 12 September 2023 1:36 Wib
Legislator Fadli Zon setuju anggota Paspampres pelaku penganiayaan dihukum mati
Senin, 28 Agustus 2023 17:47 Wib