Makassar (ANTARA) - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan menyampaikan jika dikeluarkan kebijakan pembukaan masjid melalui tatanan hidup baru di wilayah tersebut, maka harus disertai dengan protokol kesehatan.
"Saya sudah meminta kepada Gugus Tugas Penanganan COVID-19 dan juga siap menyampaikan kepada pengurus masjid, kiranya tetap membuka masjid dan protokol kesehatan mesti siap memenuhinya," kata Sekretaris Umum MUI Sulsel, Prof Ghalib di Makassar, Selasa.
Meski demikian, Prof Ghalib menyampaikan bahwa terkait informasi itu yang berwenang ialah pemerintah Sulawesi Selatan untuk mengeluarkan kebijakan pembukaan masjid.
Hanya saja, menurutnya, semua pihak harus berhati-hati untuk mengeluarkan kebijakan sebab angka kasus masih belum terkendali, sehingga diharapkan kebijakan pembukaan masjid kiranya menunggu hingga kasus COVID-19 di Sulsel terkendali.
"Karena diketahui bisa terjadi penularan lewat berkerumun. Kita tidak ingin penyebaran ini terjadi, apalagi dari kluster masjid," katanya.
Prof Ghalib mengemukakan MUI bekerjasama Dewan Masjid Indonesia (DMI) dan ormas-ormas Islam juga siap menyosialisasikan ke pengurus masjid untuk mengikuti protokol kesehatan.
"Kita siap sosialisasi beraktivitas di masjid sesuai ketentuan kesehatan. Seperti jaga jarak, menggunakan masker, menyediakan tempat cuci tangan dan mungkin juga penggunaan thermo gun untuk pemeriksaan suhu tubuh," katanya.
Saat ditanyai soal beberapa masjid yang sudah kembali dibuka, Prof Ghalib berharap aksi tersebut diawali dengan koordinasi dengan pihak berwenang. "Kita harus memperkokoh persatuan, jika ada masjid dibuka. Kita semua bertanggungjawab terhadap pemeliharaan umat yang beribadah di sana," ujarnya.
Ia menjelaskan sebenarnya MUI secara umum hanya memberikan imbauan sesuai fatwa, bahwa untuk daerah yang tidak terkendali maka diminta untuk Shalat Jumat dan sholalat fardhu di rumah.
Hal ini, kata dia, merupakan bagian dari fungsi MUI, dewan masjid dan ulama untuk memelihara jiwa umat tetap dalam kondisi baik dan sehat, agar tidak ada yang tertular karena tidak mengikuti protokol kesehatan.*
Berita Terkait
Kasus DBD di Sulsel tembus 1.620 kasus
Sabtu, 20 April 2024 7:16 Wib
Kadin Sulsel siap mempromosikan KEK Bira-Takabonerate melalui PSBM XXIV
Jumat, 19 April 2024 19:44 Wib
Penjabat Gubernur Sulsel dianugerahi gelar adat Daeng Mappuji
Jumat, 19 April 2024 17:48 Wib
Kemenkumham Sulsel siap bersinergi dengan Kejati Sulsel
Jumat, 19 April 2024 13:09 Wib
Pj Gubernur: Pemprov Sulsel siap berkolaborasi dengan kejaksaan
Jumat, 19 April 2024 9:36 Wib
Pj Gubernur Sulsel mengapresiasi sinergisitas Basarnas tangani bencana
Jumat, 19 April 2024 7:40 Wib
Gerindra dan Nasdem bahas koalisi Pilkada 2024 di Sulsel
Kamis, 18 April 2024 23:37 Wib
KKSS : Pelaksanaan PSBM fokus melihat potensi produk lokal Sulsel
Kamis, 18 April 2024 20:55 Wib