Jakarta (ANTARA) - Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Reza Yamora Siregar mengatakan pemerintah sangat berhati-hati dalam membuka aktivitas perekonomian untuk mencegah terjadinya wabah COVID-19 gelombang kedua di Indonesia.
Reza mengatakan hal itu dilakukan karena terdapat potensi yang besar terhadap munculnya wabah COVID-19 gelombang kedua di Indonesia.
“Ini kalau boleh kita share juga perspektif yang ada di kepala kita untuk kondisi saat ini gelombang kedua itu kemungkinan besar akan terjadi. Probability untuk kejadian itu cukup tinggi,” katanya dalam diskusi daring di Jakarta, Rabu.
Reza menuturkan suatu pandemi tidak hanya berlangsung dalam waktu beberapa bulan saja, melainkan bisa mencapai tahunan yang terdiri dari beberapa gelombang.
“Kalau kita belajar krisis pandemi yang sudah-sudah itu tidak stop sekian bulan misalnya Flu Spanyol pada 1918 itu 1920 baru selesai dengan dua sampai tiga gelombang,” jelasnya.
Oleh sebab itu, ia mengatakan pemerintah berhati-hati dalam melonggarkan aktivitas ekonomi melalui penerapan normal baru atau new normal setelah adanya PSBB selama hampir tiga bulan.
“Kita harus hati-hati karena dengan adanya kemungkinan gelombang kedua ini apakah kita main tutup buka seenaknya begitu. Itu tidak bisa,” tegasnya.
Ia menyebutkan langkah kehati-hatian pemerintah dilakukan salah satunya melalui penegasan penerapan protokol kesehatan di setiap aktivitas perekonomian selama masa pandemi ini belum berakhir.
“Antisipasi gelombang kedua itu jelas ada makanya persiapan yang paling penting dari kita itu protokol kesehatan. Setiap sektor usaha sebelum mereka dibuka harus menyiapkan protokolnya,” katanya.
Tak hanya itu, Reza mengatakan pemerintah juga meminta bantuan dari berbagai elemen dalam rangka mengawasi penerapan protokol kesehatan tersebut seperti TNI dan Polri yang turut mendisiplinkan masyarakat.
“Gelombang kedua itu pasti kejadian tapi apakah kita kemudian kembali menutup atau kita memperkuat protokolnya, fasilitas kesehatannya, dan memperbanyak testing nya. Kita harus mengantisipasi itu supaya ekonomi bisa jalan terus,” tegasnya.
Berita Terkait
MK: KPU tidak mengubah PKPU 19/2023 tidak melanggar hukum
Senin, 22 April 2024 11:04 Wib
Bareskrim Polri tangkap lima tersangka selundupkan 19 kg sabu dari Malaysia
Selasa, 16 April 2024 22:04 Wib
OJK mengakhiri restrukturisasi kredit karena perbankan sudah resilien
Minggu, 31 Maret 2024 18:00 Wib
Operasi SAR diperpanjang setelah penemuan jasad korban Kapal Yuiee Jaya 2
Selasa, 19 Maret 2024 3:16 Wib
Pemilu 2024 - KPU telah sahkan perolehan suara 33 provinsi hingga hari ke-19 rekapitulasi
Senin, 18 Maret 2024 3:28 Wib
BPBD usulkan 19.000 warga Sulbar dapat bantuan gempa
Sabtu, 16 Maret 2024 1:49 Wib
BMKG peringatkan potensi hujan lebat di Sulawesi Selatan dan 19 provinsi
Kamis, 14 Maret 2024 6:20 Wib
Pemkab Luwu Utara usulkan 19 ruas jalan masuk program IJD 2024
Selasa, 27 Februari 2024 6:28 Wib